Baturaja (ANTARA Sumsel) - Anggota DPD RI perwakilan Sumatera Selatan, Sisca Marleni mengatakan, pertumbuhan ekonomi sebagian kabupaten dan kota di Sumsel tahun 2015 masuk dalam wilayah merah atau kurang baik.
"Sumsel masih masuk wilayah merah. Sebagian kabupaten/kota yang ada di provinsi itu dalam posisi ekonominya kurang baik," kata sisca Marleni usai kunjungan kerja ke Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) di Baturaja, Kamis.
Hanya saja anggota DPD RI itu tidak menjelaskan secara rinci kabupaten/kota mana saja di Sumsel yang posisi pertumbuhan ekonominya kurang baik tersebut.
Dikemukakannya, salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi sebagian daerah di Sumsel tahun 2015 itu kurang baik antara lain, lemahnya nilai komoditas di pasaran saat ini.
Sedangkan sebagian masyarakat bergantung kepada komoditi perkebunan dan pertanian, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, katanya.
Untuk itu lanjut dia, DPD RI terus mendorong pemerintah untuk mencarikan solusi atas melemahnya nilai komoditas di pasaran nasional maupun internasional.
"Harga komoditas perkebunan seperti karet dan kelapa sawit benar-benar sampai ke level rendah. Padahal, mayoritas masyarakat termasuk di Sumsel bergantung pada komoditas itu. Ini mesti dicarikan solusi agar masyarakat tidak semakin susah," katanya.
Sementara, ia menilai, program pemerintah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang bersifat konsumtif ke produktif dengan tujuan agar anggarannya dialihkan ke proyek infrastruktur besar-besaran adalah sangat bagus.
Namun saat ini belum bisa terealisasi secara maksimal di daerah, karena rencana pembangunan nasional banyak tidak sejalan dengan rencana pembangunan di daerah.
"Hal yang mendesak untuk dilakukan pemerintah saat ini adalah menjaga kestabilan daya beli masyarakat," tegasnya.
Memang kata Sisca, ada dana desa yang dikucurkan pemerintah sebagai solusi untuk menggenjot ekonomi masyarakat desa.
Tetapi aplikasinya bagaimana, dan pengawasannya juga lemah, sehingga bisa berimbas pada pencapaian yang tidak maksimal, katanya.
Menurut dia, pihaknya sendiri terus mendorong pemerintah pusat untuk memperbaiki sinergisitas dengan pemerintah daerah agar di tengah kesusahan rakyat semakin dirasakan.
"Hilirisasi komoditi menjadi penting saat ini agar masyarakat dan negara tidak menjadikan ekspor bahan mentah sebagai satu satunya ekspor komoditas. Kalau sudah dihilirisasi, maka yang diekspor nanti bukan bahan mentah lagi, namun bahan yang sudah diolah sehingga harga jualnya tinggi," ujarnya.
Berita Terkait
Propam Polda Sumsel proses hukum oknum anggota tembak "debt collector"
Senin, 25 Maret 2024 18:48 Wib
TNI sebut korban penganiayaan adalah anggota KKB
Sabtu, 23 Maret 2024 23:44 Wib
7 anggota PPLN Kuala Lumpur didakwa palsukan data dan daftar pemilih
Rabu, 13 Maret 2024 17:01 Wib
Dua anggota Bawaslu OKU minta pengamanan karena dikejar caleg, polisi petakan penyebabnya
Senin, 4 Maret 2024 20:00 Wib
Polri rekrut 10.000 anggota baru untuk penugasan di Papua
Minggu, 3 Maret 2024 17:05 Wib
Tegas, KPU Karawang berhentikan anggota PPK diduga culas
Minggu, 3 Maret 2024 7:29 Wib
BPJS Kesehatan Palembang fasilitasi anggota KPPS berobat
Minggu, 25 Februari 2024 13:15 Wib
KPU Sumsel berikan santunan ke anggota PPS meninggal di OKU Timur
Senin, 19 Februari 2024 20:34 Wib