Anggaran keamanan Pemilu 2014 Muba minim

id kapolres muba, anggaran keamanan pemilu muba minim

Sekayu, Muba (ANTARA Sumsel) - Anggaran keamanan untuk Pemilihan Legislatif 2014 di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tidak memadai, karena di daerah itu ada 1.472 Tempat Pemungutan Suara  yang tersebar di 14 Kecamatan.

"Untuk masalah pengamanan kita sangat siap, namun saat ini kita mengalami kekurangan dana untuk itu, karena idealnya jumlah personel yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Muba yaitu 723 TPS, namun dari Mabes ketersediaan anggaran hanya untuk 398 personel jadi membutuhkan dukungan pendanaan," kata  Kapolres Muba, AKBP Iskandar F Sutisna, pada Rakoor Gelar Opsnal Triwulan ke IV 2013 dan Kesiapan Pemilu 2014 di Polres Muba, Sekayu, Selasa.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan permasalahan itu ke Polda Sumsel dan Mabes Polri, namun jika memang masih belum menemukan solusi, pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan ke Pemkab Muba mengenai anggaran yang akan digunakan dalam Pemilu nanti.

"Kita masih ada batas waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kami berharap dengan Pemkab Muba untuk dapat membantu dalam proses pengamanan nanti," katanya.

Kapolres juga menambahkan, dalam Pemilu Legislatif mendatang dirinya berharap agar Aparat untuk netral dan seluruh anggotanya  tidak terlibat dalam politik.

Dikhawatirkan jika adanya anggota yang coba-coba berpolitik, maka tidak optimal dalam mengamankan jalannya demokrasi pada bulan April 2014 mendatang.

"Kita akan tindak tegas bagi anggota yang coba-coba bermain politik," tegasnya.

Ketua KPU Muba, Sutoyo, mengatakan, jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu Legislatif  di Kabupaten Muba  berjumlah empat Dapil dengan jumlah Caleg dari 12 partai politik (Parpol) berjumlah 487 orang akan memperebutkan 45 kursi di DPRD Muba.

"Yang menjadi persoalan saat ini untuk mendata jumlah penduduk, terutama mereka yang tinggal di pedalaman. DPT saat ini berjumlah 477.400 jiwa. Persoalannya penduduk ini karena mereka harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), akan tetapi yang ditemui ada yang pindah tempat tinggal, seperti di Desa Muara Merang," ungkap Sutoyo.

Mengenai pengamanan yang minim, Sutoyo, hanya mengharapkan bantuan dari seluruh aparat agar Pemilu legislatif dapat berjalan lancar.

Selain itu, Sutoyo, menekankan seluruh pihak bahwa pada pemilu legislatif mendatang hanya satu saksi yang masuk ke TPS, yakni berasal dari utusan Parpol.(edy)