Palembang (ANTARA Sumsel) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, perizinan perlu diaudit
karena keberadaannya masih banyak yang kurang efektif.
Sehubungan itu pihaknya bersama BPK akan mengaudit perizinan, kata menteri kepada wartawan usai menghadiri Zona Integritas
menuju wilayah bebas korupsi Pemerintah Provinsi Sumsel bersama
kabupaten dan kota di Palembang, Selasa.
Ia mengatakan, selama ini mengenai perizinan masih belum transparan sehingga masyarakat dan pengusaha
kadang-kadang tidak mengerti dan terlalu banyak yang seharus tidak begitu perlu.
Begitu juga bagi pengusaha pemula perizinannya sama dengan yang sudah mapan padahal harus dibedakan, katanya.
Sehubungan itu pihaknya akan mereformasi keberadaan perizinan termasuk dalam melakukan audit.
Kesemuanya itu dilakukan karena perizinan hak rakyat dan pengusaha
sehingga dalam proses penerbitannya harus dipermudah melalui reformasi dan mengaudit.
Di samping itu, peningkatan pelayanan kepada masyarakat sudah diatur dalam undang-undang, sehingga harus diutamakan
pemerintahan.
Selain itu dengan adanya pelayanan yang baik maka peningkatan pembangunan serta ekonomi akan semakin berkembang.
Namun, kesemuanya itu dilakukan sesuai dengan manajemen berbasis
kinerja yakni perencanaan, pengukuran, laporan, evaluasi dan hasil
kinerja.
Berita Terkait
Komitmen pengadaan ASN Pemkot Palembang diganjar penghargaan MenPAN RB
Kamis, 14 Maret 2024 18:15 Wib
Pemerintah masih matangkan insentif untuk ASN pindah ke IKN
Senin, 20 November 2023 17:11 Wib
Menpan RB: ASN dilarang like dan komen di akun medsos capres-cawapres
Kamis, 9 November 2023 14:56 Wib
Menpan RB sebut Pemerintah siapkan insentif ASN pionir pindah ke IKN
Selasa, 31 Oktober 2023 15:33 Wib
RUU ASN fokus penyelesaian honorer dan pemerataan ASN
Kamis, 21 September 2023 16:30 Wib
Menpan RB targetkan 1.800 ASN pindah ke IKN pada tahap pertama
Senin, 4 September 2023 13:07 Wib
Kemarin, Survei Polmatrix hingga kerjapenurunan stunting
Rabu, 2 Agustus 2023 9:27 Wib
Menpan RB Abdullah minta pemda tak lagi rekrut tenaga honorer
Rabu, 21 Juni 2023 13:53 Wib