Jakarta (ANTARA Sumsel) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku pihaknya melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) terus melakukan koordinasi untuk menjaga kestabilan di pasar keuangan Indonesia.
"OJK sebagai bagian dari FKSSK tetap melakukan koordinasi baik dalam keadaan ekonomi normal maupun krisis, baik krisis di dalam negeri maupun global," ujar Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan FKSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu secara rutin melakukan diskusi.
Ia mengatakan koreksi yang terjadi cukup signifikan pada indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam beberapa hari terakhir ini masih dinilai wajar.
"Pasar modal kita tidak terlepas dari global yang cenderung negatif. Kondisi itu, mendorong pemodal asing menarik dananya, terlihat dari data penjualan bersih asing yang cukup signifikan," kata dia.
Ia memaparkan investor asing sempat mencatatkan beli bersih (nett buy) saham di pasar modal domestik mencapai Rp25 triliun.
"Kalau sekarang mungkin jumlahnya sudah menurun," kata dia.
Untuk menjaga pasar modal Indonesia tetap kondusif, Nurhaida mengatakan pihaknya akan mendorong pertumbuhan jumlah investor domestik, dengan demikian dapat membuat seimbang fluktuasi di pasar modal.
Salah satu cara yang sudah OJK lakukan bersama dengan BEI, sebagai "Self Regulatory Organization" (SRO) dan asosiasi di pasar modal membentuk Penyelenggara Program Perlindungan Investor Indonesia (P3II) untuk perlindungan nasabah di pasar modal Indonesia.
"Investor akan tertarik jika ada perlindungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah emiten," kata Nurhaida.
Selain itu, lanjut dia, Otoritas Pasar Modal juga akan menurunkan jumlah lembar saham dalam setiap lot, dari 500 menjadi 100 per lembar saham. Dengan begitu, bagi investor ritel yang akan berinvestasi di pasar modal dapat terjangkau.
OJK terus koordinasi jaga kestabilan pasar uang
Ilustrasi (FOTO ANTARA)
...OJK sebagai bagian dari FKSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, BI, dan LPS tetap melakukan koordinasi baik dalam keadaan ekonomi normal maupun krisis...
