Palembang (ANTARA Sumsel) - Pakar Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Dr Muhammad Syaifuddin mengatakan, sekarang ini masih kesulitan untuk mendapatkan pemimpin pahlawan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Untuk mendapatkan pemimpin pahlawan dan bersih yang menjauhi perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) cukup berat apalagi sekarang ini masih terdengar adanya pejabat daerah terlibat korupsi, kata Syaifuddin saat berbicara dalam seminar "Sumsel Pahlawan dan Titik Nol" di Palembang, Selasa.
Bedasarkan data tindak pidana korupsi pada 2012 telah dilakukan penyelidikan sebanyak 59 kasus termasuk kriminalitas yang masih tinggi.
Cukup banyaknya jumlah tindak pidana korupsi di Sumsel merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik belum optimal, karena masih ada pejabat publik menyalagunakan wewenang.
Memperhatikan realitas perkembangan sosial dan hukum tersebut maka dapat ditegaskan "sulit" untuk menemukan pemimpin pahlawan sekarang ini.
Menurut dia, kreteria dasar pemimpin pro pejuang dan bersih antara lain berani berbuat untuk membela kebenaran dan rela berkorban dalam menegakan kebenaran.
Apalagi sekarang ini untuk menjadi pemimpin "hero" memerlukan biaya tinggi, katanya dalam makalah 'Pro Heroisme, Kontra Zeroisme danTreasonisme'.
Memang, kata dia, sekarang ini upaya Pemerintah Provinsi Sumsel dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu perlu didukung bersama.
Program bantuan hukum gratis di Sumsel sekarang ini telah menjadi percontohan bagi pemerintah pusat dan daerah lainnya, itu sangat bermanfaat dalam upaya untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih.
Berita Terkait
Kejari Palembang tetapkan tersangka kasus korupsi bahan pakaian batik
Rabu, 24 April 2024 22:25 Wib
Kejari Pali tahan tersangka dugaan korupsi dana kredit usaha rakyat
Selasa, 23 April 2024 15:14 Wib
Polisi sidik kasus korupsi anggaran PPK Kabupaten Tebo
Senin, 22 April 2024 16:56 Wib
Rumah Hervey Moeis digeledah kejagung, dua mobil mewah ikut disita
Sabtu, 20 April 2024 11:13 Wib
Kejati Sumsel proses tahap ll kasus korupsi asrama mahasiswa
Jumat, 19 April 2024 22:10 Wib
Korupsi bermodus investasi fiktif, KPK periksa mantan kepala divisi pasar modal PT Taspen
Jumat, 19 April 2024 14:23 Wib
Kejati tahan mantan ketua KONI Sumsel kasus korupsi dana hibah
Selasa, 16 April 2024 18:59 Wib
Korupsi pemotongan insentif pegawai, KPK cegah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali ke luar negeri
Selasa, 16 April 2024 14:48 Wib