Jambi terima Rp70 miliar untuk mengembangkan perikanan

Minggu, 7 April 2013 00:17 WIB

Logo Pemerintah Kota Jambi (Antarasumsel.com/Logo/Aw)

...Dengan bantuan ini, kami berharap pemerintah di Jambi bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan potensi perikanan yang merupakan salah satu sumber daya daerah sehingga kedepan bisa lebih menyejahterakan masyarakat...

Jambi (ANTARA Sumsel) - Provinsi Jambi menerima bantuan bernilai total Rp70 miliar dari pemerintah pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pengembangan sektor perikanan di daerah itu.

"Dengan bantuan ini, kami berharap pemerintah di Jambi bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan potensi perikanan yang merupakan salah satu sumber daya daerah sehingga kedepan bisa lebih mensejahterakan masyarakat," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutarjo kepada wartawan usai peluncuran perdana unit pengelolaan ikan (UPI) patin di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Jambi, Sabtu.

Menurut dia, total bantuan tersebut diantaranya diperuntukan untuk program pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) bagi 27 kelompok petani ikan senilai Rp1,35 miliar, sarana prasarana pemasaran dalam negeri senilai Rp2,5 miliar.

Kemudian Rp3 miliar untuk bantuan program PUMP untuk 30 kelompok unit budidaya (KUB), bantuan untuk program kapal Inka Mina sebanyak lima unit senilai Rp7,5 miliar dan bantuan kapal pengawasan FRP 12 meter senilai Rp1,65 miliar.

Selanjutnya, bantuan KKP berupa "handphone SMS gateway" yang diperuntukan bagi Pokmaswas sebanyak 28 unit senilai Rp14 juta, bantuan pengembangan SDM kelautan dan perikanan senilai Rp1,5 miliar, bantuan PUMP untuk 85 paket perikanan budidaya senilai Rp5,5 miliar serta bantuan vaksin Edward Siealla Ichtaluri senilai Rp50 juta.

"Dengan bantuan ini, saya sangat berharap bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk peningkatan produksi ikan dan untuk mendukung industrialisasi perikanan di Indonesia," ujar menteri lagi.

Ia menambahkan, salah satu industri perikanan yang tengah didorong adalah industri fillet patin serta tepung ikan. Dimana kebutuhan akan fillet patin baik lokal maupun luar negeri cukup tinggi.

Untuk terus mendorong upaya itu, bahkan, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KKP nomor 15 tahun 2011 untuk menekan impor fillet patin yang sebagian besar didatangkan dari Vietnam.

"Dengan adanya industrialisasi perikanan ini, diharapkan juga bisa menjadi angin segar bagi para petani ikan, begitu juga menambah peluang kerja di daerah," tambahnya.