BKKBN Sumsel rotasi pejabat kejar target MDGs

id bkkbn, rotasi pejabat bkkbn, target mdgs

BKKBN Sumsel  rotasi pejabat kejar target MDGs

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Sumsel Sri Rahayu melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat eselon III dan IV di Palembang, Jumat (25/1) (Foto Antarasumsel.com/13/Dolly/I016)

Palembang  (ANTARA Sumsel) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan merotasi pejabat eselon III dan IV untuk mengejar target Millennium Development Goals tahun 2015.

"Ada pejabat yang dirotasi dan dipromosi, semua ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja terutama dalam mengejar target Millennium Development Goals (MDGS) 2015," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Sumsel Sri Rahayu, seusai melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sejumlah pejabat di Palembang, Jumat.

Ia mengungkapkan, tugas BKKBN Sumsel terbilang berat dalam menggapai target MDGS itu mengingat data terakhir daerah menyatakan persentase Total Fertility Rate/TFR (angka rata-rata wanita usia subur yang melahirkan anak) mengalami kenaikan dari 2,7 persen menjadi 2,8 persen pada akhir tahun 2012.

Sementara, target MDGS sendiri yang menjadi komitmen dari para pemimpin-pemimpin dunia yakni mengurangi lebih dari separuh orang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih.

Kondisi angka TFR itu, membuat Sumsel masuk dalam 10 provinsi yang paling diperhatikan laju pertumbuhan penduduknya oleh pemerintah pusat.

Hal itu dikarenakan Sumsel memiliki jumlah penduduk yang relatif besar sehingga aktivitas diluar perkiraan akan berdampak secara nasional.

"Inilah yang membuat BKKBN Sumsel harus melakukan berbagai upaya dan salah satunya melakukan mutasi dan promosi agar kinerja terus meningkat.

Menjadi 10 provinsi utama bukanlah suatu beban malahan menjadi penyemangat," katanya.

Untuk memperbaiki kinerja itu, BKKBN Sumsel telah memiliki sejumlah program andalan yang berpatokan pada "grand" desain pengendalian kuantitas penduduk yang telah diluncurkan pada awal tahun 2013.

Selain melakukan sosialisasi mengenai desain besar itu, pihaknya juga fokus menggarap daerah tertinggal serta perbatasan yang memiliki potensi usia perkawinan dalam kretaria subur.

"Para petugas di lapangan harus lebih kreatif terutama dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, seperti membuat istilah-istilah yang mudah dipahami yang mengandung konten lokal. Selain itu, harus aktif berkoordinasi dengan pihak terkait karena BKKBN tidak bisa berkerja sendiri," katanya.

Pelatikan pejabat di lingkungan BKKBN Sumsel siang itu, diliputi rasa sukacita. Adapun, yang mendapatkan mutasi dan promosi itu, diantaranya, Aan Jumhana Mulyana (dari Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan menjadi Kelapa Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi), Uliantina Meity (dari jabatan Kasubbag Perencanaan Perwakilan menjadi Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan), Mustofa (dari Kepala Bidang KS/PK menjadi Kepala Bidang Keluarga Berencana Sejahtera dan Perberdayaan Keluarga pada Perwakilan Selatan).

Kemudian, Evi Silviani (dari Kepala Sub Bidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus menjadi Kepala Sub Bagian Perencanaan), Afdal (dari Staf Perencanaan menjadi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara), Zamhari (Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi menjadi Kepala Sub Bidang Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus), Syarial (dar Staf Pemberdayaan Ekonomi Keluarga menadi Kelapa Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan).

Serta, Elvi Alwi (dari Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menjadi Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi), Heriyanto (dari Kepala Sub Bagian Umum dan Humas mejadi Kepala Sub Bidang Program Kerja Sama), dan Nurdin (Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi menjadi Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan dan Evaluasi).  (Dolly)