Masyarakat diminta cermati bantuan sosial

Bandung (ANTARA Sumsel) - Masyarakat diminta untuk mulai mencermati indikasi penyalahgunaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial sebagai salah satu alat kampanye yang digunakan calon tertentu menjelang Pemilihan
wali kota (Pilwalkot) Bandung pada 2013.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Sely Martini ketika berbicara dalam diskusi "Dana Hibah: Koprupsi dan Politik" yang diselenggarakan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota
Bandung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Senin, memaparkan hasil riset ICW di beberapa daerah menjelang pemilihan kepala daerah bahwa dana hibah dan bantuan sosial seringkali menjadi alat kampanye para calon kepala daerah terutama para calon petahana.

Ia menyebutkan terjadi kenaikan dana hibah pada anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang Pemilihan Gubernur 2012 dari Rp500 miliar menjadi Rp1,3 triliun.

Sedangkan Pemerintah Kota Bandung menganggarkan dana hibah sebesar Rp435 miliar pada 2012 menjelang pemilihan walikota Bandung pada 2013.

Menurut Sely, kenaikan dana hibah itu biasanya terjadi setahun atau dua tahun menjelang pelaksanaan kepala daerah.

"Dana hibah harus diperhatikan karena terkait dengan penyalahgunaan wewenang untuk pemenangan pemilu. Karena itu sebisa mungkin sejak dua tahun menjelang pemilihan kepala daerah, masyarakat sudah memulai
pengawasan," tuturnya.

Menurut hasil riset ICW, alokasi dana hibah biasanya membengkak menjelang pemilihan kepala daerah yang terjadi seiring dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, juga terjadi banjir pemberian ijin kepada pengusaha seperti konsesi pertambangan atau perkebunan.

"Untuk Bandung perlu dicermati apakah menjelang pemilihan kepala daerah terjadi banjir pemberian izin kepada para pengembang properti dan pusat perbelanjaan," ujar Sely.

Ia menganjurkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyaluran dana hibah Pemkot Bandung yang pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp435 miliar.

Masyarakat, menurut Sely, dapat memulai investigasi sederhana dengan memastikan penerima hibah tersebut bukan fiktif.

"Selain itu juga harus diperhatikan apakah terjadi penyunatan dana hibah kepada mereka yang memang berhak menerima," ujarnya.

Sedangkan Spesialis Kerjasama Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nanang Farid Syam, mengimbau masyarakat agar kritis menerima bantuan dari dana hibah menjelang pemilihan kepala daerah.

"Masalahnya, masyarakat kita masih permisif. Pemberian jangan dianggap turun dari langit, tapi harus ditanya sumbernya dari mana," ujarnya.

Masyarakat, lanjut dia, bisa mengawasi penyaluran dana hibah pada tahun anggaran berjalan dengan mencocokkan penyaluran tersebut dengan rencana anggaran yang telah dibuat pada tahun sebelumnya.

"Penyelewengan bisa tercium dari kegiatan yang bersifat mendadak dan tidak sesuai dengan peruntukkan yang telah dianggarkan," katanya.

Menurut Nanang, jumlah laporan masyarakat kepada KPK menjelang pemilihan kepala daerah pasti meningkat.

Namun, laporan tersebut setelah ditelaah ternyata berasal dari para calon kepala daerah yang saling bersaing dengan berusaha menjatuhkan lawan politiknya.

"Setiap ada pemilihan kepada daerah trennya meningkat sampai kita tidak tahu lagi calon mana yang benar karena masing-masing punya 'kartu truf' untuk menjatuhkan lawannya. KPK sangat berhati-hati dan tidak mau terseret-seret
dalam politik," tuturnya.

Karena itu, lanjut Nanang, KPK mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengawasi dan mengumpulkan bukti penyalahgunaan anggaran pemerintah dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. (ANT-D013)