Progres pembangunan jembatan Musi III ditunda

id jembatan, progres jembatan musi iii ditunda

Progres pembangunan jembatan Musi III ditunda

ilustrasi Jembatan Ampera Palembang. (FOTO ANTARA/Yudi Abdullah/11)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Progres rencana pembangunan Jembatan Musi III terpaksa tertunda karena sampai kini "detail enggeneering design" belum selesai.

Semestinya pembebasan lahan di kawasan yang menjadi lokasi pembangunan Jembatan Musi III dilaksanakan tahun ini tetapi karena DED belum selesai terpaksa diundur, kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumsel Basyaruddin Akhmad, di Palembang, Rabu.

Pihaknya telah mengomunikasikan kepada pimpinan Bappenas menganggarkan dana Rp25 Miliar untuk pembebasan lahan Jembatan Musi III pada APBD perubahan tahun 201e.

Namun, ternyata DED jembatan ketiga yang melintasi Sungai Musi itu belum selesai.

Ia mengatakan, kalau memang DED tidak segera selesai pembebasan lahan terpaksa dilaksanakan tahun 2013.

Hal itu, diungkapkan dalam rapat koordinasi pembangunan Jembatan Musi III, Fly Over dan Tol Palembang Kayu Agung serta underpass simpang patal.

Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Nasional Palembang Kementerian PU RI,  Azwar Eddy mengatakan, DED dalam proses penyelesaian dan ditargetkan secepatnnya menjadi acuan untuk pembebasan
lahan.

Awalnya, memang DED selesai tahun ini tapi terkendala teknis sehingga belum selesai.

Panjang jembatan itu direncanakan mencapai  3 kilometer dan jalan akses menuju sarana penyeberangan itu  sepanjang 22 kilometer. Pembangunan jembatan itu di kawasan lingkar luar timur dan lingkat luar selatan di seberang ulu dan seberang ilir.

Sementara untuk kawasan seberang ilir jembatan melintasi Pulau Kemaro dan kawasan ulu pabrik pengolahan karet.
Nantinya, tersambung dengan jalan nasional.

Sekretaris Daerah  Kota Palembang Husni Thamrin mengatakan, sebagian kawasan yang dilintasi jembatan itu merupakan lahan milik pemkot.

Dengan demikian pihaknya optimistis pembebasan lahan tidak bermasalah karena tanah miliki pemkot. (Nila)