Palembang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan menyarankan agar KPU kabupaten/kota di provinsi itu menggelar debat publik Pilkada 2024 di ibukota daerah masing-masing guna mengurangi resiko benturan pada kegiatan itu.
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan saat diwawancarai di Palembang, Kamis, mengatakan pascakeributan antar simpatisan pasangan calon Bupati Musi Rawas Utara saat debat perdana (29/10/2024), pihaknya memberikan rekomendasi ke KPU agar mengevaluasi tata tertib pelaksanaan debat publik.
Ia menjelaskan pihaknya menyarankan KPU untuk membuat kesepakatan dengan masing-masing pasangan calon (paslon) agar menjaga ketertiban antar pendukung mereka.
Kemudian, apabila memungkinkan KPU itu harus menggelar debat publik di daerah asal guna mengurangi terjadi hal serupa.
"Sebaik debat publik ini dilaksanakan di daerah masing-masing dan berkoordinasi dengan pihak keamanan," jelasnya.
Lalu, debat publik harus dilaksanakan di daerah asal, karena penyampaian visi,misi dan program dari paslon agar dapat diketahui oleh masyarakat pemilih.
"Debat publik ini harus dilaksanakan di daerah agar masyarakat dapat langsung mengetahui visi, misi, dan program dari paslon," ujarnya.
Kurniawan mengimbau pemilih pemula agar menyaksikan debat publik untuk mengetahui visi,misi dan program paslon kepala daerah.
"Kami mengimbau pemilih pemula menyaksikan jalannya debat publik, sehingga bisa lebih mudah menentukan pilihannya saat pencoblosan," kata Kurniawan.
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan saat diwawancarai di Palembang, Kamis, mengatakan pascakeributan antar simpatisan pasangan calon Bupati Musi Rawas Utara saat debat perdana (29/10/2024), pihaknya memberikan rekomendasi ke KPU agar mengevaluasi tata tertib pelaksanaan debat publik.
Ia menjelaskan pihaknya menyarankan KPU untuk membuat kesepakatan dengan masing-masing pasangan calon (paslon) agar menjaga ketertiban antar pendukung mereka.
Kemudian, apabila memungkinkan KPU itu harus menggelar debat publik di daerah asal guna mengurangi terjadi hal serupa.
"Sebaik debat publik ini dilaksanakan di daerah masing-masing dan berkoordinasi dengan pihak keamanan," jelasnya.
Lalu, debat publik harus dilaksanakan di daerah asal, karena penyampaian visi,misi dan program dari paslon agar dapat diketahui oleh masyarakat pemilih.
"Debat publik ini harus dilaksanakan di daerah agar masyarakat dapat langsung mengetahui visi, misi, dan program dari paslon," ujarnya.
Kurniawan mengimbau pemilih pemula agar menyaksikan debat publik untuk mengetahui visi,misi dan program paslon kepala daerah.
"Kami mengimbau pemilih pemula menyaksikan jalannya debat publik, sehingga bisa lebih mudah menentukan pilihannya saat pencoblosan," kata Kurniawan.