Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan mendorong pengelolaan gambut berkelanjutan dengan menggandeng instansi dan lembaga terkait hingga masyarakat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Selatan, dan World Agroforestry (Icraf) Indonesia melalui Peat-IMPACTS menggelar lokakarya untuk mewujudkan pengelolaan gambut lestari di Palembang, Selasa.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemkab OKI Ubaidillah mengatakan pengelolaan lahan gambut saat ini harus mempertimbangkan fungsi ekologis dan peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Ini butuh upaya bersama agar masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari gambut tapi sekaligus tidak merusaknya,” kata dia.
Data ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota diketahui hampir separuhnya berada di wilayah Kabupaten OKI. Luasnya berkisar 1,03 juta hektare atau hampir separuh dari total area ekosistem gambut di Sumsel.
Oleh karena itu, Pemkab OKI memiliki keseriusan dalam mengelola gambut yang merupakan salah satu upaya nyata untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Forum DAS Sumatera Selatan Syafrul Yunardi mengatakan kolaborasi memang menjadi kunci dalam upaya menuju pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.
Lahan gambut di OKI, kata dia, tidak hanya dimanfaatkan oleh petani atau masyarakat tetapi juga oleh sektor swasta yang sudah memiliki rencana terkait dengan operasional bisnis mereka.
Melalui kolaborasi ini maka beragam kepentingan dapat diselaraskan sehingga gambut menjadi lestari.
Koordinator Peat-IMPACTS Feri Johana mengatakan fokus kegiatan Peat-IMPACTS di Kabupaten OKI, yakni di desa-desa yang terletak di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KGH) Saleh-Sugihan dan Sugihan-Sungai Lumpur.
Kerja bersama akan dimulai dengan pembentukan tim kerja bersama yang terdiri atas berbagai unsur dinas dan lembaga. Tim ini bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan kegiatan yang mendorong pengelolaan gambut lestari.
Selain menggali informasi dan kegiatan yang sedang berjalan dari para pihak, Peat-IMPACTS juga menyajikan empat intervensi usaha tani di kawasan lahan gambut, yakni pengayaan jenis di kebun sawit monokultur di Desa Nusakarta, agroforestri karet melalui pengayaan jenis pohon buah-buahan di Desa Lebung Hitam.
Selain itu, pengembangan agroforestri dengan jenis tanaman yang tidak disukai gajah di Desa Jadi Mulya dan peningkatan produksi sawit berkelanjutan serta pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Rengas Abang.
Program Peat-IMPACTS Indonesia (Improving Management of Peatlands and Capacities of Stakeholders in Indonesia) atau peningkatan tata kelola lahan gambut dan kapasitas para pemangku kepentingan di Indonesia merupakan program yang didukung oleh Pemerintah Federal Jerman melalui The German Federal Environment Ministry-The International Climate Initiative (IBMU-IKI).
Kegiatan ini berjalan selama empat tahun, sejak 2020 hingga 2023 dengan tujuan utama mendukung perwujudan pengelolaan gambut berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan serta penyelarasan peran antara sektor publik dan swasta.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatera Selatan, dan World Agroforestry (Icraf) Indonesia melalui Peat-IMPACTS menggelar lokakarya untuk mewujudkan pengelolaan gambut lestari di Palembang, Selasa.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Pemkab OKI Ubaidillah mengatakan pengelolaan lahan gambut saat ini harus mempertimbangkan fungsi ekologis dan peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Ini butuh upaya bersama agar masyarakat dapat memperoleh pendapatan dari gambut tapi sekaligus tidak merusaknya,” kata dia.
Data ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota diketahui hampir separuhnya berada di wilayah Kabupaten OKI. Luasnya berkisar 1,03 juta hektare atau hampir separuh dari total area ekosistem gambut di Sumsel.
Oleh karena itu, Pemkab OKI memiliki keseriusan dalam mengelola gambut yang merupakan salah satu upaya nyata untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ketua Forum DAS Sumatera Selatan Syafrul Yunardi mengatakan kolaborasi memang menjadi kunci dalam upaya menuju pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.
Lahan gambut di OKI, kata dia, tidak hanya dimanfaatkan oleh petani atau masyarakat tetapi juga oleh sektor swasta yang sudah memiliki rencana terkait dengan operasional bisnis mereka.
Melalui kolaborasi ini maka beragam kepentingan dapat diselaraskan sehingga gambut menjadi lestari.
Koordinator Peat-IMPACTS Feri Johana mengatakan fokus kegiatan Peat-IMPACTS di Kabupaten OKI, yakni di desa-desa yang terletak di wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KGH) Saleh-Sugihan dan Sugihan-Sungai Lumpur.
Kerja bersama akan dimulai dengan pembentukan tim kerja bersama yang terdiri atas berbagai unsur dinas dan lembaga. Tim ini bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan kegiatan yang mendorong pengelolaan gambut lestari.
Selain menggali informasi dan kegiatan yang sedang berjalan dari para pihak, Peat-IMPACTS juga menyajikan empat intervensi usaha tani di kawasan lahan gambut, yakni pengayaan jenis di kebun sawit monokultur di Desa Nusakarta, agroforestri karet melalui pengayaan jenis pohon buah-buahan di Desa Lebung Hitam.
Selain itu, pengembangan agroforestri dengan jenis tanaman yang tidak disukai gajah di Desa Jadi Mulya dan peningkatan produksi sawit berkelanjutan serta pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan lahan pekarangan di Desa Rengas Abang.
Program Peat-IMPACTS Indonesia (Improving Management of Peatlands and Capacities of Stakeholders in Indonesia) atau peningkatan tata kelola lahan gambut dan kapasitas para pemangku kepentingan di Indonesia merupakan program yang didukung oleh Pemerintah Federal Jerman melalui The German Federal Environment Ministry-The International Climate Initiative (IBMU-IKI).
Kegiatan ini berjalan selama empat tahun, sejak 2020 hingga 2023 dengan tujuan utama mendukung perwujudan pengelolaan gambut berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan serta penyelarasan peran antara sektor publik dan swasta.