Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kembali menegaskan pentingnya implementasi lima poin Konsensus ASEAN tentang Myanmar.
Atas permintaan Kamboja, Presiden RI Joko Widodo telah menerima telepon Perdana Menteri Kerajaan Kamboja Hun Sen pada 21 Januari 2022, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dalam pembicaraan telepon itu, PM Hun Sen menyampaikan informasi mengenai hasil kunjungannya ke Myanmar.
Dalam pembicaraan, Presiden Indonesia menyampaikan beberapa hal, salah satunya menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, terutama Lima Poin Konsensus.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Hun Sen.
Jokowi pun menegaskan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN tidak dapat dikaitkan dengan Lima Poin Peta Jalan yang diusung otoritas militer (State Administration Council) Myanmar.
Selanjutnya, Presiden RI menekankan bahwa pihak militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar.
Komunikasi itu, menurut Jokowi, sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.
Jokowi menyatakan, selama tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus, keputusan bahwa Myanmar hanya dapat diwakili oleh perwakilan nonpolitik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.
Tim Monitor
Sementara itu, PM Hun Sen mengusulkan tentang pembentukan Troika yang terdiri dari menteri luar negeri atau utusan khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia serta didukung sekretaris jenderal ASEAN untuk memonitor implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN.
Menanggapi usul itu, Presiden Joko Widodo menyatakan mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para menteri luar negeri anggota-anggota ASEAN.
Presiden Joko Widodo sepakat atas usulan pembentukan pertemuan konsultatif yang dihadiri utusan khusus dan sekjen ASEAN, perwakilan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center), otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
Lima Poin Konsesus ASEAN tentang kondisi politik Myanmar itu adalah sebagai berikut:
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
Kelima, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Atas permintaan Kamboja, Presiden RI Joko Widodo telah menerima telepon Perdana Menteri Kerajaan Kamboja Hun Sen pada 21 Januari 2022, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dalam pembicaraan telepon itu, PM Hun Sen menyampaikan informasi mengenai hasil kunjungannya ke Myanmar.
Dalam pembicaraan, Presiden Indonesia menyampaikan beberapa hal, salah satunya menegaskan bahwa pendekatan ASEAN terhadap Myanmar harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, terutama Lima Poin Konsensus.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Hun Sen.
Jokowi pun menegaskan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN tidak dapat dikaitkan dengan Lima Poin Peta Jalan yang diusung otoritas militer (State Administration Council) Myanmar.
Selanjutnya, Presiden RI menekankan bahwa pihak militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar.
Komunikasi itu, menurut Jokowi, sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif.
Jokowi menyatakan, selama tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus, keputusan bahwa Myanmar hanya dapat diwakili oleh perwakilan nonpolitik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.
Tim Monitor
Sementara itu, PM Hun Sen mengusulkan tentang pembentukan Troika yang terdiri dari menteri luar negeri atau utusan khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia serta didukung sekretaris jenderal ASEAN untuk memonitor implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN.
Menanggapi usul itu, Presiden Joko Widodo menyatakan mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para menteri luar negeri anggota-anggota ASEAN.
Presiden Joko Widodo sepakat atas usulan pembentukan pertemuan konsultatif yang dihadiri utusan khusus dan sekjen ASEAN, perwakilan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center), otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.
Lima Poin Konsesus ASEAN tentang kondisi politik Myanmar itu adalah sebagai berikut:
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
Kelima, utusan khusus dan delegasi ASEAN akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.