Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan latihan bersama Garuda Shield antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat (US Army) tidak mencederai kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
"Bagi Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif tentu latihan bersama tidak dapat dimaknai seolah Indonesia lebih mendekat dengan Amerika Serikat dibanding negara lain, utamanya China," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Belakangan ini AS dan China memang terlibat persaingan untuk mendapatkan dominasi di berbagai belahan dunia, namun lebih intensif di Laut China Selatan, kata dia.
Indonesia bagi AS dan China, lanjut Hikmahanto, menjadi negara kunci untuk diperebutkan karena nilai strategis dalam banyak aspek.
"Dalam posisi demikian Indonesia mendapat banyak tawaran yang datangnya dari kedua negara yang memperebutkannya, mulai dari hutang luar negeri, pemberian vaksin gratis hingga latihan bersama antar militer," kata dia.
Dengan tawaran ini diharapkan Indonesia lebih condong ke salah satu pihak, kata Hikmahanto.
"Bagi Indonesia tentu tawaran-tawaran yang diberikan tidak perlu ditolak, justru harus diterima dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan nasional," kata dia.
Hikmahanto mengatakan politik luar negeri bebas aktif harus dimaknai sebagai kebijakan Indonesia yang berteman dengan semua negara dan menerima berbagai tawaran dari negara manapun sepanjang tidak mencederai kepentingan Indonesia.
"Politik luar negeri Indonesia harus mengabdi pada kepentingan nasional," kata dia, seraya menambahkan bahwa dalam konteks demikian Garuda Shield tidak dapat dimaknai bahwa Indonesia lebih condong ke AS.
"Bahkan merupakan persepsi yang salah bila Garuda Shield dianggap menciderai politik luar negeri bebas aktif," kata Hikmahanto.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebelumnya mengatakan tujuan utama dari latihan bersama tersebut adalah agar prajurit AD yang terlibat dapat mengembangkan jejaring mereka dengan para prajurit AS, selain untuk menimba pengalaman dan pengetahuan teknik berperang.
"Bagi Indonesia yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif tentu latihan bersama tidak dapat dimaknai seolah Indonesia lebih mendekat dengan Amerika Serikat dibanding negara lain, utamanya China," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Belakangan ini AS dan China memang terlibat persaingan untuk mendapatkan dominasi di berbagai belahan dunia, namun lebih intensif di Laut China Selatan, kata dia.
Indonesia bagi AS dan China, lanjut Hikmahanto, menjadi negara kunci untuk diperebutkan karena nilai strategis dalam banyak aspek.
"Dalam posisi demikian Indonesia mendapat banyak tawaran yang datangnya dari kedua negara yang memperebutkannya, mulai dari hutang luar negeri, pemberian vaksin gratis hingga latihan bersama antar militer," kata dia.
Dengan tawaran ini diharapkan Indonesia lebih condong ke salah satu pihak, kata Hikmahanto.
"Bagi Indonesia tentu tawaran-tawaran yang diberikan tidak perlu ditolak, justru harus diterima dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan nasional," kata dia.
Hikmahanto mengatakan politik luar negeri bebas aktif harus dimaknai sebagai kebijakan Indonesia yang berteman dengan semua negara dan menerima berbagai tawaran dari negara manapun sepanjang tidak mencederai kepentingan Indonesia.
"Politik luar negeri Indonesia harus mengabdi pada kepentingan nasional," kata dia, seraya menambahkan bahwa dalam konteks demikian Garuda Shield tidak dapat dimaknai bahwa Indonesia lebih condong ke AS.
"Bahkan merupakan persepsi yang salah bila Garuda Shield dianggap menciderai politik luar negeri bebas aktif," kata Hikmahanto.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebelumnya mengatakan tujuan utama dari latihan bersama tersebut adalah agar prajurit AD yang terlibat dapat mengembangkan jejaring mereka dengan para prajurit AS, selain untuk menimba pengalaman dan pengetahuan teknik berperang.