Jakarta (ANTARA Sumsel) - Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo tidak mempermasalahkan rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi Polri.
"Saya menyatakan kalau Polri mau bikin densus silakan, nanti hasil penyidikannya sampaikan ke jaksa penuntut umum sesuai dengan tata cara KUHAP," katanya di Jakarta, Jumat.
Ia juga menyebutkan kejaksaan sendiri memiliki fungsi sendiri dalam penanganan tindak pidana korupsi. "Kejaksaan punya satgassus dan keberadaannya sudah berjalan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin menegaskan rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Densus bukan menjadi rival KPK, tapi justru membantu KPK. Itu tujuannya," kata Komjen Syafruddin di PTIK, Jakarta, Rabu.
Ia meminta agar semua pihak tidak memunculkan wacana bahwa Densus Antikorupsi akan merebut kasus-kasus yang ditangani KPK. "KPK sudah dipercaya publik, jangan sampai ada yang membenturkan," ucapnya, menegaskan.
Sebelumnya Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan bahwa rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi masih dipelajari secara mendalam.
"Masih dalam proses, strukturnya seperti apa, pendanaannya, kebutuhannya apa saja, sarana, fasilitasnya dan cara kerjanya," tutur Komjen Pol Ari, Kamis (7/9).
Bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum untuk mendukung beroperasinya Densus Antikorupsi juga masih dikaji.
Rencana pembentukan Densus Antikorupsi pun sempat dibahas dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Ari Dono berharap Densus Antikorupsi dapat mulai bekerja pada akhir 2017.
Ia menambahkan, nantinya Densus Antikorupsi akan dipimpin oleh jenderal bintang dua atau berpangkat Irjen. "Iya, seperti itulah," katanya.
Sementara Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengungkapkan dengan adanya Densus Antikorupsi, diharapkan nantinya proses penanganan kasus korupsi bisa lebih cepat karena ditangani bersama dengan Kejaksaan.
Berita Terkait
Psikososial cegah perudungan di sekolah
Sabtu, 24 Februari 2024 9:52 Wib
KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi
Jumat, 2 Februari 2024 14:17 Wib
Kapolri lantik Wakapolri Agus Andrianto lusa
Sabtu, 1 Juli 2023 22:10 Wib
Polisi : Komplotan praktik aborsi Duren Sawit raup keuntungan Rp 25 juta per hari
Jumat, 19 Mei 2023 21:28 Wib
Polri pastikan penerimaan Akpol 2023 bebas dari calo
Rabu, 5 April 2023 12:26 Wib
Polri tetap berikan perlindungan ke Bharada Richard
Sabtu, 11 Maret 2023 17:05 Wib
Divpropam jadwalkan sidang etik Richard Eliezer terkait nasifnya di Polri
Kamis, 16 Februari 2023 11:38 Wib
Polri tunggu putusan pengadilan untuk sanksi etik Bharada E
Jumat, 27 Januari 2023 12:19 Wib