Palembang (ANTARA Sumsel) - Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumatera Selatan mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi setempat tentang kelayakan dana hibah diberikan kepada KPU dan Bawaslu Sumsel yang terlalu besar, berkaitan dengan akan dilaksanakannya pilkada serentak di daerah tersebut.
Juru bicara fraksi Partai Nasdem DPRD Sumsel Elianuddin HB menyampaikan hal itu pada rapat paripurna terhadap perda tentang APBD perubahan Sumatera Selatan 2017 di Palembang, Senin.
Menurut dia, mengapa hal ini dipertanyakan mengingat sejauh pengetahuan pihaknya sebagai pembanding Provinsi Banten dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa memiliki jumlah mata pilih sekitar delapan juta jiwa alokasi dana hibah untuk KPU hanya Rp270 miliar.
Kemudian untuk Bawaslu Provinsi Banten alokasi dana hibah Rp90 miliar, sedangkan Sumsel dengan jumlah penduduk sekitar 7,8 juta jiwa dengan mata pilih sekitar 5,2 juta dana hibah untuk KPU Sumsel Rp358 miliar, katanya.
Sementara lanjutnya, alokasi dana hibah untuk Bawaslu Sumsel sebesar Rp350 miliar, begitu juga dengan provinsi-provinsi lain yang menganggarkan rata-rata senilai Rp40 ribu sampai Rp50 ribu indek biaya per mata pilih.
Seharusnya Pemprov Sumsel memperhatikan Permendagri No.44 tahun 2016, peraturan KPU No.43 tahun 2016, peraturan KPU 44 tahun 2016 dan peraturan Menteri Keuangan s-118 2016, ujarnya.
Sementara fraksi PKB menyampaikan, apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah provinsi atas usaha-usaha eksekutif dan pihak-pihak terkait, sehingga pada tahun ini pendapatan daerah Sumsel diproyeksikan naik sebesar Rp700 miliar lebih, naik sekitar 8,74 persen, kata juru bicara Fraksi PKB, Nilawati.
Kemudian pendapatan asli daerah direncanakan naik sebesar Rp149 miliar atau 4,95 persen.
"Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada jajaran eksekutif atas rencana ini, hanya saja fraksi kami masih berharap dalam waktu yang relatif singkat ada kajian lebih mendalam lagi sehingga PAD bisa lebih meningkat secara optimal," katanya.
Berita Terkait
Ratu Dewa jawab pemandangan umum anggota fraksi DPRD Palembang
Selasa, 21 November 2023 22:08 Wib
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel TA 2023
Jumat, 4 Agustus 2023 21:22 Wib
Anggota DPR minta Kejagung ungkap aktor intelektual kasus minyak goreng
Rabu, 20 April 2022 10:41 Wib
PAN: Tuduhan "comitment fee" Formula E praktik ijon terlalu berlebihan
Minggu, 13 Februari 2022 6:40 Wib
Fraksi PPP DPR nilai tuntutan pembubaran MUI terlalu berlebihan
Jumat, 19 November 2021 23:03 Wib
Anggota DPR kecam kekerasan terhadap jurnalis Tempo
Selasa, 30 Maret 2021 14:21 Wib
Delapan fraksi DPRD OKU tolak penunjukan Edward sebagai Plh bupati
Rabu, 10 Maret 2021 11:00 Wib
Anggota Komisi I DPR soroti rencana Kemhan beli pesawat Eurofighter
Rabu, 22 Juli 2020 13:25 Wib