Jakarta (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi XI DPR Ahmad Junaidi Auly menyatakan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu solusi dalam menggairahkan pertumbuhan perekonomian nasional di tengah lesunya kondisi perekonomian global.
"Di tengah lesunya ekonomi dunia, pemberdayaan UMKM dapat menjadi alternatif untuk menggairahkan ekonomi nasional," kata Ahmad Junaidy Auly dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga selayaknya agar tidak hanya fokus pada kebijakan dan program saja, melainkan fokus juga pada perbaikan implementasi pemberdayaan UMKM di lapangan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat, pemberdayaan UMKM juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan daerah.
"Kami mengapresiasi Bank Indonesia terkait program pemberdayaan UMKM melalui kluster-kluster yang mengelompokkan industri inti yang saling berhubungan, baik industri pendukung, jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sumber daya alam," paparnya.
Namun, Junaidy mengingatkan bahwa hal tersebut jangan dilakukan secara parsial, namun pihak lain seperti BUMN dan BUMS agar juga bisa lebih aktif berdayakan UMKM.
Ia menyatakan, Fraksi PKS juga telah menginisiasi Rancangan Undang Undang (RUU) Kerwirausahaan Nasional yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif dalam membangun perekonomian nasional.
Sebagaimana diwartakan, Pemerintah perlu meningkatkan pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah dengan meningkatkan anggaran untuk berbagai kementerian atau lembaga yang terkait dengan UMKM.
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono mengemukakan, UMKM di Indonesia butuh pendampingan agar dapat bersaing dengan badan usaha dari negara-negara lain.
Politisi Gerindra itu juga menyoroti anggaran Kementerian Koperasi dan UKM pada APBN 2017 yang direvisi dari sebelumnya Rp971,2 miliar, lalu dipotong Rp10,5 miliar.
Bambang mengingatkan bahwa dahulu pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, anggaran untuk Kemenkop-UKM bisa mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.
Sebagaimana diwartakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno, meminta usaha mikro, kecil, dan menengah agar menyesuaikan diri, terutama dengan perkembangan teknologi agar bisa bersaing di pasar bebas.
"Jadi teman-teman koperasi dan UMKM, launching peta dan informasi UMKM yang baru. Ini lagi menyedot data-data dari mereka, dan informasinya sangat bermanfaat. Jika kita bisa memetakan tren-tren baru ekonomi digital," kata Sandiaga, di Aston Hotel Rasuna Said, Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (25/7).
Sandiaga mengatakan bahwa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah ada pilar digital ekonomi, dalam sebuah revolusi industri. Hal ini berlaku bagi kaum muda yang ingin berdikari, untuk mencoba ciptakan lapangan kerja baru.
Berita Terkait
PT Semen Baturaja bina UMKM untuk kembangkan usaha
Rabu, 27 Maret 2024 14:12 Wib
Menikmati Jalan Tol Trans Sumatera ruas Indralaya-Prabumulih
Selasa, 26 Maret 2024 7:58 Wib
ICSB ajak UMKM berjualan takjil di Monpera Palembang
Sabtu, 16 Maret 2024 10:07 Wib
Kemenkumham Sumsel-DJPb kolaborasi bina UMKM
Jumat, 15 Maret 2024 15:16 Wib
Pasar Bedug Muba gandeng UMKM pasarkan produk
Kamis, 14 Maret 2024 5:05 Wib
Pemprov Sumsel gandeng BSB berdayakan UMKM di bazar Ramadhan
Rabu, 13 Maret 2024 21:27 Wib
BRI: Transaksi BRI Link capai Rp1.400 triliun per tahun
Kamis, 7 Maret 2024 16:38 Wib
Pertamina bantu UMKM wilayah Jambi bangkit dan naik kelas
Kamis, 7 Maret 2024 14:04 Wib