Menteri PPPA dorong Kades cegah TKI ilegal

id Yohana Yembise, Menteri PPPA, menjadi tki, bekerja di luar negeri, korban perdagangan manusia, Kepala desa

Menteri PPPA dorong Kades cegah TKI ilegal

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Yogyakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mendorong kepala desa ikut berperan mencegah calon tenaga kerja di wilayah masing-masing yang ingin berangkat ke luar negeri secara ilegal karena rentan menjadi korban perdagangan manusia.

"Kepala desa bersama kami harus ikut menjaga jangan sampai anak-anak kita, khususnya perempuan berangkat bekerja ke luar negeri secara tidak jelas atau ilegal," kata Yohana seusai meresmikan Sekolah Srikandi Sungai Indonesia di bantaran Kali Code, Yogyakarta, Sabtu sore.

Menurut Yohana, banyak kasus perdagangan manusia yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sebagian besar dari mereka, menurut dia, adalah kaum perempuan yang mendapatkan berbagai praktik kekerasan seperti penganiayaan dan pemerkosaan.

"Saya mengajak seluruh masyarakat agar tidak bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak jelas," kata dia.

Berdasarkan hasil kunjungannya di berbagai negara tujuan TKI, menurut Yohana, hampir semuanya memiliki kasus perdagangan manusia dengan korban WNI. Seperti di Dubai, tercatat 250 tenaga kerja wanita asal Indonesia yang bermasalah.

"Waktu saya berkunjung ke Dubai banyak tenaga kerja perempuan menangis ke saya. Mereka ingin pulang karena selama bekerja gaji mereka tidak dibayar, dianiaya, atau diperkosa," kata dia.

Kasus serupa, menurut Yohana, juga dialami tenaga kerja Indonesia di negara-negara lainnya seperti Tiongkok, Malaysia, serta Arab Saudi.

Oleh sebab itu, ia berharap para kepala desa khususnya di wilayah-wilayah yang ditengarai sebagai kantong perdagangan manusia seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Jawa Timur ikut mengedukasi masyarakat agar tidak mudah tergoda bekerja ke luar negeri secara ilegal.

"Memang harus ada edukasi. Perempuan-perempuan kita banyak yang diiming-iming dapat pekerjaan di luar negeri, ternyata mereka hanya menjadi korban kekerasan," kata dia.