Jakarta (Antarasumsel.com) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menginginkan agar efek jera dapat diberikan kepada para penimbun bahan pangan khususnya dalam rangka menstabilkan harga pangan menjelang datangnya bulan puasa hingga lebaran.
Herman Khaeron dalam rilis, Selasa, mengemukakan, UU Pangan No 18/2012 sebenarnya sudah memberikan sanksi yang cukup berat bagi para penimbun dan spekulan yang membuat harga naik sehingga menyusahkan masyarakat.
"Pasal itu bisa menjerat para penimbun atau para spekulan di pasar, dan ancaman hukumannya adalah tujuh tahun penjara dan dan dendanya Rp100 miliar," katanya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, hukuman yang keras itu semestinya bisa dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum dengan institusinya, jadi tidak perlu dibentuk Satgas Pengawasan Pangan.
Seharusnya, ujar dia, keberadaan UU Pangan itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum, apalagi mengingat setiap jelang Ramadhan dan Idul Fitri, harga kebutuhan pangan kerap mengalami lonjakan.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menghendaki pemerintah agar meningkatkan target penanganan pangan menjelang bulan puasa hingga lebaran karena masih banyak yang mesti dibenahi.
"Bukan hanya stabilisasi stok pangan, namun juga perlu adanya kestabilan harga di mana selama ini baik harga-harga terutama pangan selalu mengalami lonjakan," kata Andi Akmal Pasluddin.
Menurut politisi PKS itu, target pemerintah dinilai baru pada tataran memberikan kecukupan akan ketersediaan pangan pada momen strategis tiap tahun pada bulan puasa.
Akmal mengatakan Komisi IV DPR senantiasa mengingatkan kepada pemerintah untuk berupaya keras pada stabilisasi harga pangan, baik di pusat hingga ke daerah.
"Banyak daerah besar seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan kota besar lainnya menyatakan kesiapan menghadapi stabilisasi stok pangan. Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menyatakan kesiapannya," tuturnya.
Namun, ujar dia, tidak ada satupun pernyataan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menyatakan siap menjamin harga yang sama ketika puasa dan Lebaran seperti pada bulan-bulan lain.
Padahal, Akmal juga mengingatkan bahwa inflasi sangat rentan pada komoditas pangan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo merekomendasikan diversifikasi pangan sebagai jawaban utama yang perlu diterapkan dengan sungguh-sungguh dalam mengatasi ketersediaan pangan yang memadai dan berkesinambungan di dalam negeri, seperti dalam menghadapi bulan puasa.
Untuk itu, ujar politisi Partai Gerindra tersebut, diharapkan berbagai pihak terkait dalam membangkitkan semangat pertanian Indonesia yang inklusif dari seluruh kalangan.
Berita Terkait
NasDem Sumsel mulai survei sosok untuk maju Pilkada
Rabu, 13 Maret 2024 18:59 Wib
Gubernur Herman Deru ajak Forkopimda sukeskan Pemilu 2024
Jumat, 22 September 2023 6:40 Wib
Gubernur Herman Deru pamitan ke warga NU di Sungai Lilin Muba
Kamis, 21 September 2023 5:56 Wib
Gubernur Herman Deru buka Porprov XIV dan Peparprov IV di Lahat
Minggu, 17 September 2023 23:13 Wib
Pertama kali, Sumsel buka Porprov dengan Peparprov 2023 sekaligus
Minggu, 17 September 2023 22:12 Wib
Partai Demokrat benarkan ada rencana pertemuan Megawati-SBY
Sabtu, 9 September 2023 17:24 Wib
Pelari Ikbal dan Silvia juarai Sriwijaya Dempo Run 2023
Minggu, 20 Agustus 2023 20:27 Wib
Gubernur Sumsel minta IKPM dan alumni di kota pendidikan bimbing yuniornya
Kamis, 27 Juli 2023 9:09 Wib