Baturaja (Antarasumsel.com) - Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Johan Anuar, menyatakan keinginan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD.
Pendapat yang terkesan mendorong pelaksanaan Pilkada dikembalikan ke sistem bukan pemilihan langsung itu disampaikan Johan di hadapan mahasiswa saat membuka seminar politik laboratorium politik lokal dan otonomi daerah Prodi Fisip Universitas Baturaja (Unbara) di Baturaja, Senin.
"Yang jadi pertanyaan besar adalah apa manfaat dari Pilkada langsung karena dipandang dari sisi biaya, justru anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Di samping itu, kualitas pemimpin yang dihasilkan juga dipertanyakan," katanya.
Ia menilai, manfaatnya mungkin masyarakat memang terlibat langsung, tapi apakah menghemat biaya. Artinya Pilkada langsung masih belum mengarah pada kualitas dan penghematan biaya.
Ia mencontohkan, pada pelaksanaan Pilkada Ogan Komering Ulu (OKU) dengan mata pilih sekitar 350 ribu dan 700 Tempat Pemungutan Suara (TPS), setidaknya memerlukan dana sekitar Rp36 miliar.
Dana sebesar itu terbagi untuk kepanitiaan, sarana prasarana, seperti bilik suara, kertas dan lain sebagainya. Belum lagi dana untuk pihak pengamanan paling tidak juga membutuhkan anggaran sekitar Rp8 miliar, belum termasuk biaya kampanye mesti dikeluarkan oleh para calon.
Menurut Johan, dana total untuk pelaksanaan Pilkada sebesar Rp38 miliar itu, kalau dialihkan untuk pembangunan jalan di wilayah Batumarta, sampai unit 16 dipastikan sudah bagus.
Wakil Bupati ingin Pilkada dikembalikan ke DPRD
Wakil Bupati OKU, Johan Anuar (Antarasumsel.com/Edo Purmana/17)
