Legislator: Jalan provinsi Sumsel masih alami kerusakan

Palembang (Antarasumsel.com) - Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Sumatera Selatan, Nilawati menyatakan beberapa ruas jalan provinsi di kabupaten penghubung antar daerah lainnya masih ada mengalami kerusakan, sehingga belum layak digunakan secara aman dan nyaman.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumatera Selatan, Nilawati pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan gubernur tentang dua raperda di Palembang, Senin.

Menurut dia, menyikapi permasalahan ini fraksi itu mengimbau kepada pemerintah melalui instansi terkait agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya segera menyusun perencanaan yang benar-benar matang sejak awal agar jalan tersebut tidak setiap tahun menjelang lebaran diperbaiki.

Ia mengatakan, mengenai infrastruktur jalan raya yang ada di provinsi Sumsel melalui forum terhormat ini pihaknya menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan aspirasi dari masyarakat, khususnya masyarakat di Ogan Komering Ulu Timur yang disampaikan secara langsung kepada dewan beberapa waktu lalu.

Sehubungan dengan itu, lanjutnya maka atas nama masyarakat Ogan Komering Ulu Timur dengan ini meminta kepada pemerintah daerah untuk secepatnya memperhatikan dan segera mengambil tindakan, terkait dengan percepatan perbaikan jalan provinsi di kabupaten tersebut.

"Kami juga berharap pemerintah provinsi segera melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten dan instansi terkait tentang percepatan infrastruktur jalan raya Belitang dari Bendungan Komering (BK) 0 sampai dengan BK 26," ujarnya.

Selain itu agar bertindak tegas terhadap pengguna jalan melintas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang tidak sesuai ketentuan berlaku, katanya.

Sementara terkait dengan bulan puasa, ia menyatakan, setiap memasuki bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri selalu ada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat antara lain barang kebutuhan pokok seringkali mengalami kenaikan harga signifikan, sementara daya beli masyarakat semakin rendah dan lain-lain.

Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan apakah solusi dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, katanya.