Menteri P3A akan kunjungi Rejang Lebong

id Yohana Susana Yembise, Bersama Lindungi Anak, berlian, Anak Didik Lapas, Andikpas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA

Menteri P3A akan kunjungi Rejang Lebong

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise (kiri) (Antarasumsel.com/Feny Selly/16/den)

Rejang Lebong (Antarasumsel.com) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Yohana Yembise dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam rangka pencanangan Kota Layak Anak.

Menurut keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, RA Denni, usai memimpin rapat persiapan penyambutan Menteri P3A di Pemkab Rejang Lebong, Jumat, kedatangan menteri tersebut ke daerah itu dijadwalkan pada 11-12 Mei nanti.

"Menteri P3A Yohana Yembise akan datang ke Kabupaten Rejang Lebong dengan agenda melakukan pendatanganan MoU dengan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu terkait dengan pencanangan Kota Layak Anak," katanya.

Penandatangan MoU dengan 10 pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu ini kata dia, akan dilaksanakan di Gedung Diklat Danau Mas Harun Bastari di wilayah Kecamatan Selupu Rejang tepatnya pada Jumat (12/5).

Sebelum dilakukan penandatangan MoU tersebut pada 11 Mei terlebih dahulu akan dilaksanakan rapat koordinasi dalam program kota layak anak (KLA) yang akan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah se Provinsi Bengkulu.

Selain melakukan penandatangan MoU, rencananya Menteri Yohana Yembise, tambah RA Denni juga akan menyempatkan diri berkunjung ke Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang Lebong yang posisinya di bawah Gunung Api Bukit Kaba.

Di Desa Sumber Urip ini, menteri Yohana akan melihat pembinaan anak di desa itu, karena desa ini merupakan salah satu desa percontohan pembinaan anak di Provinsi Bengkulu.

"Selain itu ibu menteri juga akan kita ajak melihat potensi wisata yang ada di Rejang Lebong salah satunya ialah Danau Mas Harun Bastari. Kita harapkan dengan kedatangan ibu menteri ini nantinya bisa meningkatkan perhatian pemerintah pusat," ujarnya.