Kapolri ajak masyarakat bersihkan mafia penerimaan bintara

id kapolri, tito, sdm, penerimaan, seleski murni, penerimaan anggota polri, bebas kolusi, murni

Kapolri ajak masyarakat bersihkan mafia penerimaan bintara

Apel Kesiapan Penangulangan Karhutla Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) memberikan hormat kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin (kanan) seusai Apel Kesiapan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di halaman Polda Sumsel

...Dalam upaya mencetak SDM yang baik, kami akan menutup celah peluang masuknya mafia penerimaan anggota Polri dan menindak tegas panitia yang terbukti menerima suap...
Palembang (ANTARA Sumsel) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan mafia yang terlibat dalam proses seleksi penerimaan anggota bintara dan perwira.

"Dalam upaya mencetak sumber daya manusia (SDM) yang baik, kami akan menutup celah peluang masuknya mafia penerimaan anggota Polri dan menindak tegas panitia yang terbukti menerima suap mengatur kelulusan calon tertentu," kata Kapolri Tito Karnavian saat melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Sumsel, di Palembang, Jumat.

Dia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mencoba melakukan jalan pintas berupaya menggunakan orang-orang yang menjanjikan bisa membantu kelulusan dalam seleksi penerimaan anggota Polri dengan imbalan uang dalam jumlah tertentu.

Sekarang ini tidak ada lagi permainan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri, jika ada calon yang terbukti lulus atas peran orang tertentu bekerja sama dengan panitia seleksi akan digugurkan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, katanya.

Menurut dia, keberhasilan Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto bersama tim Propam Mabes Polri membongkar komplotan panitia seleksi yang diduga melakukan pengaturan kelulusan peserta seleksi penerimaan anggota bintara Polri pada 2016, merupakan bukti keseriusan untuk menciptakan proses seleksi penerimaan anggota yang bersih, murni, dan terbebas dari parktik suap.

Seluruh anggota termasuk PNS Polda Sumsel yang terlibat dalam komplotan penerimaan anggota Polri sekarang ini telah diberikan tindakan tegas berupa pencopotan jabatan dan dibebastugaskan sementara (nonjob) sambil menunggu proses hukum lebih lanjut dan sidang kode etik.

Jika dalam proses tersebut seluruh anggota Polda Sumsel dan PNS yang terlibat dalam praktik suap penerimaan anggota Polri terbukti bersalah akan dikenakan sanksi yang lebih berat termasuk pemberhentian dengan tidak hormat, kata kapolri.

Sementara sebelumnya Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Agung Budi Maryoto menjelaskan bahwa pihaknya telah menonjobkan dan memutasi anggota dan PNS yang terlibat dalam dugaan suap penerimaan bintara Polri 2016.

"Setelah melalui proses pemeriksaan Propam Mabes Polri dan Polda Sumsel, 11 anggota polda berpangkat perwira, bintara, dan sipil/PNS yang terindikasi terlibat dalam kasus dugaan suap penerimaan bintara tahun lalu telah dinonjobkan dan dimutasi," ujarnya.

Dengan dilakukan tindakan tersebut, diharapkan proses penerimaan anggota Polri yang melalui seleksi di Polda Sumsel pada 2017 ini dan tahun-tahun berikutnya bisa benar-benar bersih dari praktik suap atau korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara untuk tindakan penegakan hukum dan disiplin lainnya, seluruh anggota dan PNS yang terlibat dalam kasus suap itu akan diproses sidang kode etik, kata kapolda.

Beberapa anggota Polda Sumsel berpangkat perwira dan brigadir yang terlibat dalam kasus dugaan suap itu yakni Kabid Dokkes Kombes Pol dr Soesilo Pradoto, Kasubdit Kespol AKBP Saiful, Kaurkes Kompol Mansuri, Kabag Psikologi AKBP Edya Kurnia, Panitia Jasmani AKBP Thoad, Panitia Akademik AKBP Deni Darmapala, Bripka Ismail, Brigadir Lutfi, serta dua sipil/PNS Polda Sumsel yakni Fitri dan Misno.

Terkait kasus pelanggaran disiplin tersebut, Tim Provost Mabes Polri mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp4 miliar, sejumlah sertifikat tanah, buku tabungan, dan BPKB kendaraan bermotor.