Presiden janjikan solusi terkait larangan penggunaan cantrang

id joko widodo, jokowi, nelayan, menagkap ikan, penggunaan cantrang, solusi paling baik

Presiden janjikan solusi terkait larangan penggunaan cantrang

Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Ag)

Tangerang Selatan (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan memberikan solusi terbaik untuk nelayan terkait larangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.

"Percayalah bahwa kita akan memberikan solusi paling baik untuk nelayan," kata Presiden Jokowi usai peresmian dimulainya pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) di Ciputat Tangerang Selatan, Banten, Kamis.

Presiden mengakui sudah menerima satu-dua laporan adanya protes atas larangan penggunaan cantrang oleh nelayan.

"Saya akan melihat dulu kondisi di lapangan seperti apa, saya akan mengevaluasi kebijakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi percayalah bahwa kita akan memberikan solusi paling baik untuk nelayan," tegas Jokowi.

Ia menyebutkan hingga saat ini dirinya belum bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Ya, saya sudah 1-2 yang saya dengar, tapi saya belum bicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, nanti kalau sudah bicara dengan menteri akan saya sampaikan kebijakan untuk cantrang ini sepeti apa," katanya.

Berdasar Peraturan Menteri (Permen) yang mulai berlaku per Januari 2017, cantrang menjadi salah satu alat yang dilarang digunakan oleh nelayan.

Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Alat Penangkapan Ikan Jenis Pukat Hela dan Pukat di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI (WPPRI).

Sementara itu menanggapi hasil Sensus Ekonomi BPS yang menyebutkan kegiatan ekonomi nasional masih didominasi di Jawa, Presiden mengatakan pemerintah terus melaksanakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa agar ada konektivitas.

"Bagaimana mendorong industri keluar Pulau Jawa kalau infrastrukturnya tidak siap, pelabuhan tidak ada, kawasan industri, jalan tidak siap, pembangkit listrik juga tidak siap," katanya.

Menurut dia, infrastruktur itu harus disiapkan dulu. Kalau fasilitas itu sudah komplit atau lengkap, sistem perizinan cepat, mendorong industri keluar Jawa akan mudah.

"Kalau hanya mendorong saja, infrastruktur tidak siap, tidak mungkin," kata Presiden Jokowi.