Presiden minta integrasi pusat-daerah terkonsolidasi dengan baik

Jakarta (Antarasumsel.com) - Presiden Joko Widodo meminta integrasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus terkonsolidasi dengan baik.

"Yang saya jumpai ada waduk, tidak ada irigasinya, sudah bertahun-tahun. Ada pelabuhan tidak ada jalan, artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik, tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota," kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 untuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 di Jakarta, Rabu.

Jokowi menilai bahwa hal tersebut terjadi karena perencanaan yang dilakukan hanya berorientasi pada proyek, sehingga tidak menghasilkan "output" atau "outcome",
"Sehingga sekali lagi, pertajam prioritas, semakin sedikit akan semakin baik. Satu prioritas, dua prioritas, itu akan lebih tajam, akan lebih baik," ucap Presiden, menegaskan.

Jokowi juga mengungkapkan anggaran yang ada di APBN dan APBD untuk membangun infrastruktur masih sangat kecil, sehingga butuh investasi.
    
Presiden memperkirakan kebutuhan membangun infrastruktur kurang lebih Rp5.500 triliun dalam 5 tahun, dan anggaran yang bisa disediakan kurang lebih Rp1.500 triliun dari APBN.

"Artinya, hanya kurang lebih di bawah 30 persen, sisanya dari mana, dari investasi, tidak ada jalan lain, kecuali investasi. Mendapatkan investor tidak ada jalan yang lain," ujarnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur untuk melaukan sekuritisasi, sehingga hasil penjualan aset tersebut dapat digunakan untuk membangun di tempat lain.

"Misalnya, jalan tol. Sudah saya perintahkan pada BUMN, kalau sudah bangun tol, sudah jadi dari 'green field' jadi 'brown field' segera itu dijual, sekuritisasi," harap Jokowi.

Presiden mencontohkan jika membangun jalan tol habis Rp10 triliun, kemudian dijual Rp30 triliun, maka bisa membangun kembali di tempat lain.

"Setelah tiga kali lipat nanti dijual lagi, dijual lagi menjadi 10 kali lipat. Memang harus seperti itu," harapnya.

Presiden mengatakan budaya sebelumnya, di mana BUMN hanya mengandalkan dari pendapatan operasional jalan tol tersebut sudah hal yang kuno.

"Yang dulu-dulu BUMN memiliki dan setiap bulannya dapat 'income' dari tol itu, sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa, di provinsi-provinsi yang lain bukan hanya di Jawa saja kalau tidak sekuritisasi, tidak akan ada jalan infrastruktur," katanya.

Jokowi juga mengharapkan pembangunan pelabuhan juga dilakukan yang sama, yakni dijual itu dalam kurun waktu tertentu dan nanti akan balik lagi juga.

"Jadi proses-proses seperti yang harus kita ubah semua," kata Presiden dalam Musrenbangnas yang dihadiri oleh menteri, lembaga negara, lembaga, gubernur, wali kota, bupati yang memenuhi Hotel Bidakara Jakarta.