Jakarta (Antarasumsel.com) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma'ruf Amin mengatakan kekayaan bukan hanya milik orang kaya saja tetapi bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan.
"Pelaksanaan Kongres Ekonomi Umat (KEU) ini berangkat dari keprihatinan dan ketimpangan yang terjadi dan hanya dinikmati sebagian orang saja," ujar Ketua MUI KH Ma'ruf Amin, dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat (KEU) yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu.
Dalam pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Ma'ruf menyebut saat ini sekitar satu persen orang kaya penduduk Indonesia menguasai sekitar 50 persen aset negara.
Padahal, kata dia, masih banyak penduduk miskin di Tanah Air.
"Islam mengajar kekayaan bahwa kekayaan tidak hanya dimiliki orang kaya itu saja, tetapi juga dirasakan masyarakat lainnya."
Koperasi yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian, kata dia, ternyata belum memegang peranan penting. Dalam KEU tersebut terdapat empat pilar pemberdayaan ekonomi umat yakni usaha mikro kecil menengah, pemberdayaan lembaga keuangan syariah, penguatan jaringan umat, dan kajian ekonomi umat. Penguatan pemberdayaan ekonomi umat harus dibangun di atas fondasi tauhid, akhlak, dan syariah.
"KEU ini harus bisa menjadi arus baru ekonomi Indonesia," tegas dia.
Dia menegaskan bahwa keadilan sosial baru bisa dirasakan masyarakat jika pemerataan ekonomi terjadi di masyarakat.
"Negara harus menguasai hidup hajat banyak orang. Jangan sampai rakyat menjadi objek penderita saja," katanya menambahkan.
Kongres yang mengambil tajuk "Arus Baru Ekonomi Indonesia" diharapkan dapat menciptakan tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.
Satu wacana penting yang akan digagas dalam kongres demi terciptanya arus baru ekonomi Indonesia yaitu menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah kongkritnya yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.
Kongres juga berupaya mengkritisi penguasaan pihak tertentu atas kepemilikan modal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, sistem perundangan di Indonesia masih membuka seluas-luasnya pada partisipasi asing dalam ekonomi, tanpa ada kendali. Solusi atas masalah tersebut adalah penguatan lembaga keuangan syariah, "affirmative action policy" oleh pemerintah, membuat komnas penguatan ekonomi umat, membuat fatwa penguatan ekonomi umat, dan masih banyak lagi.
Penguatan sektor UMKM yang berlandaskan halal akan diberi porsi besar dalam kongres ini. Sebab, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja hampir 97 persen dari total pekerja di Indonesia.
Kongres juga akan berupaya menggerakkan ekonomi umat melalui koperasi, UMKM menjadi berbasiskan syariah dan menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Selain itu, juga akan mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi, UMKM dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi.
Berita Terkait
Kemenag OKU Timur menetapkan zakat fitrah Rp35.000 per orang
Jumat, 29 Maret 2024 12:30 Wib
LPKA Palembang hibur anak binaan hadirkan orang tua saat buka bersama
Kamis, 28 Maret 2024 17:34 Wib
Cegah anak kelelahan, Orang tua perlu atur waktu mudik
Kamis, 28 Maret 2024 15:56 Wib
Garuda merajut mimpi ke putaran final Piala Dunia 2026
Kamis, 28 Maret 2024 11:23 Wib
"Carbon capture storage" berpeluang jadi bisnis baru
Kamis, 28 Maret 2024 11:18 Wib
BI dan perbankan bukakuota penukaran rupiah 5.000 orang per hari
Kamis, 28 Maret 2024 11:03 Wib
Korban banjir meninggal di Bandung Barat bertambah jadi empat orang
Rabu, 27 Maret 2024 11:03 Wib
Dari insiden Jembatan Baltimore ambruk, enam orang dinyatakan hilang
Rabu, 27 Maret 2024 10:37 Wib