Mendagri: Pemerintah moratorium pembentukan daerah otonomi baru

id Tjahjo Kumolo, moratorium, pembentukan Daerah, daerah Otonomi Baru, pemekaran daerah baru,

Mendagri: Pemerintah moratorium pembentukan daerah otonomi baru

Tjahjo Kumolo (FOTO ANTARA)

Palembang (Antarasumsel.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan negara memutuskan melakukan moratorium untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru karena berdasarkan kajian tidak semua daerah pemekaran dapat mandiri setelah berdiri selama beberapa tahun.

"Ada daerah yang sudah tiga tahun setelah terbentuk, belum juga menentukan ibu kota kabupatennya. Saya pikir bagaimana ini bisa terjadi ? apakah saat diusulkan tidak direncanakan matang terlebih dahulu," kata Tjahjo di Palembang, Senin.

Ia yang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrembang) Provinsi Sumatera Selatan ini mengatakan, sejak keran berdirinya DOB dibuka pada 1999, negara telah mengesahkan 237 kabupaten/kota baru.

Akan tetapi hingga 2017, masih ada daerah yang mengajukan untuk DOB dan pemekaran wilayah, di antaranya di Provinsi Papua terdapat dua kabupaten, kemudian di Barito, Cirebon, Lamongan, Tapanuli Selatan, dan Aceh.

Sementara di sisi lain, sejak dimulai tahun 1999 hingga sekarang, menurut Tjahjo, daerah pemekaran baru ini tidak semuanya mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.

"Dari sisi hirarki pemerintahan saja, masih ada Komandan Kodim yang merangkap tujuh kodim sekaligus di suatu daerah pemekaran. Belum lagi jika kami bicara perangkat lainnya seperti Kejaksaaan dan lainnya," ujar dia.

Ia menambahkan, yang cukup miris adanya suatu daerah pemekaran baru yang penduduknya tidak sampai 10 ribu jiwa, tapi meminta persamaan hak seperti daerah yang berpenduduk diatas satu juta jiwa.

Untuk itu, Mendagri dalam kesempatan itu menyampaikan permintaan maaf kepada anggota DPD yang sejak lama mengajukan usulan daerah pemekaran baru.

"Dengan segala hormat, saya meminta maaf ke anggota DPD. Pemerintah saat ini berharap daerah dapat fokus membangun daerahnya dari pinggiran dan bersemangat mengentaskan kemiskinan seperti semangat dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK," kata dia.

***2***

(T.D019/B/C004/C004) 17-04-2017 15:47:53