Padang (Antarasumsel.com) - Sekretaris Direktur Jenderal (Dijen) Sumber Daya dan Iptek Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Prof John Hendri mengatakan jumlah dosen bergelar doktor se-Indonesia saat ini baru mencapai 31 ribu orang.
"Jumlah ini dari keseluruhan dosen sebanyak 270 ribu orang baik yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus," katanya saat berkunjung ke Universitas Andalas Padang, dalam rangka peresmian Rumah Sakit Pendidikan, Rabu.
Dia menyebutkan jumlah ini termasuk 5.417 orang guru besar yang tersebar dari 4 ribu Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.
Hal ini, katanya, jumlah yang mengkhawatirkan bila dibandingkan beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Thailand terlebih Jepang.
Di negara tersebut seluruh dosennya minimal memiliki gelar doktor dan tidak ditemukan dosen bergelar master ke bawah seperti yang banyak ditemui di Indonesia.
Untuk profesor pun, ujarnya, persyaratan menjadi guru besar di Indonesia hanya menyertakan satu publikasi terindeks internasional.
Berbeda dengan negara Asia tersebut, seperti Jepang yang harus minimal menyertakan 40 jurnal terindeks internasional.
"Kekurangan ini menjadi tugas bagi Kemenristekdikti dan pimpinan kampus," kata dia.
Pemerintah sendiri sudah melakukan upaya percepatan memperoleh doktor dan guru besar tersebut.
Seperti pengadaan beasiswa yang tahun ini untuk dalam negeri mencapai 2.000 beasiswa namun yang terpenuhi hanya 1.800 karena tidak memenuhi kualifikasi.
Selain itu melalui kampus dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta kerap mengadakan persiapan dan pelatihan untuk sekolah ke luar negeri.
"Yang perlu dilakukan yakni penyamaan persepsi di seluruh kalangan kampus untuk ke arah tersebut," kata dia.
Sementara itu Koordinator Kopertis X Prof Herri mengatakan kelemahan masih rendahnya jumlah doktor tersebut berbanding lurus dengan jumlah lulusan perguruan tinggi dan fasilitas yang memadai.
Dia menyebutkan hanya 7 juta penduduk di Indonesia yang terdaftar dalam perguruan tinggi se-Indonesia dari prakiraan 250 juta penduduk.
"Wajar jika pemerataan pendidikan tinggi harus dilakukan sejak dini," kata dia.
Berita Terkait
Sekretaris nonaktif MA Hasbi Hasan klaim dirinya korban, bukan penerima suap dan gratifikasi
Kamis, 28 Maret 2024 15:17 Wib
Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
Kamis, 14 Desember 2023 14:43 Wib
TKN jelaskan alasan Gibran tak hadir dialog terbuka Muhammadiyah
Jumat, 24 November 2023 11:02 Wib
Pramono sebut hubungan Jokowi-Megawati baik-baik saja
Rabu, 25 Oktober 2023 12:39 Wib
Istri dan anak Sekretaris MA Hasbi Hasan tolak beri keterangan ke KPK
Jumat, 25 Agustus 2023 14:57 Wib
KPK sita barang bukti dokumen daristaf Sekretaris MA Hasbi Hasan
Jumat, 9 Juni 2023 12:30 Wib
Isi Kekosongan, Pemkab OKI Rotasi Pejabat Administrator
Senin, 29 Mei 2023 18:39 Wib
KPK akan jemput paksa Dito Mahendra apabila kembali mangkir
Senin, 3 April 2023 13:55 Wib