Minggu, 25 Juni 2017

Keterwakilan perempuan Legislatif di Sumsel masih rendah

id dpd, dpd kppi
Keterwakilan perempuan Legislatif di Sumsel masih rendah
Ketrewakilan perempun di legislatif Sumsel masih rendah (Antarasumsel.com/Susilawati/17)
Palembang (Antarasumsel.com) -Keterwakilan perempuan pada legislatif di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan sekarang ini masih sangat rendah, karena itu perlu ditingkatkan pada pemilu mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Sumatera Selatan, RA Anita Noeringhati menyampaikan hal itu di Palembang, Jumat.

Menurut dia, keterwakilan perempuan di Sumsel hanya sekitar 17,33 persen dan itu masih sangat rendah. Seperti di Ogan Ilir (OI) dari 40 anggota DPRD hanya dua perempuan, yang parah di Musirawas dari 45 anggota dewan hanya satu perempuan, artinya hanya 2,2 persen.

Hal ini yang perlu diperjuangkan, keterwakilan perempuan di Sumsel masih jauh dari harapan, katanya.

Ia menilai, sehubungan dengan hal itu maka pekerjaan rumah KPPI Sumsel bukan hanya tentang keterwakilan perempuan, tapi juga dengan anak dan keluarga.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumsel itu juga menyampaikan, seperti di DPRD Sumatera Selatan dari sembilan fraksi hanya dirinya yang menjadi ketua fraksi.

Lebih lanjut ia menuturkan, dirinya bersama anggota Komisi V DPRD Sumsel, Holda konsen pada pembangunan pemberdayaan perempuan.

Selain itu, perempuan lintas politik di Sumsel bisa bergabung untuk mewujudkan visi yang sama, walau dari awal tidak mudah untuk mewujudkan itu, ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPD KPPI Sumsel dan juga Ketua Panitia Pelantikan Pengurus KPPI Sumsel Holda menyatakan, mereka memilih tema untuk pelantikan, yaitu strategi KPPI membangun gerakan perempuan politik yang kokoh menuju Sumsel gemilang, karena di provinsi itu sendiri ada 11 partai politik.

Memang berat menggerakkan perempuan untuk maju, karena peran perempuan di DPRD bukan hanya duduk dikursi, tapi bagaimana dari semua pekerjaan yang dilakukan politisi perempuan mencerminkan kepeloporan perempuan, katanya.

Sementara, Ketua Umum DPP KPPI Dwi Septiawati menyampaikan, ada empat misi besar KPPI yang harus dicapai, yaitu memberikan pendidikan politik agar masyarakat cerdas secara politik.

Kemudian mendorong keterwakilan perempuan, karena hingga hari ini Indonesia belum memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, masih di kisaran 11 persen.

Pada tahun 2019 nanti, keterwakilan tersebut diharapkan terpenuhi. Selanjutnya advokasi kebijakan publik yang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak, perempuan dan keluarga, karena perempuan tidak bisa dipisahkan dengan hak-hak keluarga.

KPPI juga diharapkan bisa menginisiasi perempuan bukan hanya di Indonesia, tetapi di Asia Tenggara, ujarnya.

Lebih jauh ia memaparkan bahwa semua anggota dari organisasi yang dipimpinnya ini terdiri atas aktivis perempuan lintas partai politik.

Semua anggotanya punya keinginan bersama mengayunkan langkah dalam satu visi. Program pemerintah pusat telah dijalankan yaitu pengokohan pengurus KPPI, yang saat ini sudah memliki 22 DPD tingkat daerah, katanya.

Editor: M. Suparni

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga