Bappenas kaji ulang target penurunan emisi GRK

Palembang (Antarasumsel.com) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkaji ulang target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca secara nasional, karena sejumlah provinsi menyatakan akan revisi persentase kontribusi, kata Kepala Sekretariat RAN GRK Bappenas Aceng Kadariyana.

"Kemungkinan April nanti hasil pengkajian akan diumumkan karena saat ini pemerintah pusat menilai perlu ada perevisian, mengingat ada pertumbuhan sektor energi, pemanfaatan lahan dan limbah," kata Aceng di Palembang, Rabu.

Ia mengatakan, sebelumnya pemerintahan Jokowi-JK merevisi target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2016 yang dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution kepada Secretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menjadi 29 persen atas usaha sendiri dan 41 persen dengan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen sampai 2020.

Namun, dalam perjalanannya terdapat beberapa perubahan di dalam negeri seperti sedang dibangunnya sejumlah moda transfortasi ramah lingkungan, contohnya Light Rail Transit/LRT atau jalan kereta api ringan dan adanya penurunan kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2016.

"Ada kemungkinan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca di tiap-tiap provinsi bakal meningkatkan, tapi hal ini harus dibuktikan dalam suatu kajian," kata dia.

Provinsi Sumatera Selatan mengkaji ulang dokumen pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca untuk merespon pembangunan sektor transfortasi dan perluasan areal perkebunan di daerah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra mengatakan, pada dokumen awal yang ditandatangani tahun 2012 diketahui bahwa Sumsel diminta berkontribusi sebesar 11,16 persen pada penurunan emisi GRK dari target nasional.

"Tentunya akan ada penurunan signifikan setelah LRT berjalan, karena kendaraan pribadi yang beroperasi diperkirakan jumlahnya akan berkurang. Untuk itu, perlu ada mengkajian ulang karena ada kemungkinan terjadi peningkatan kontribusi," kata Edward.

Ia menambahkan, salah satu sektor yang menjadi perhatian lainnya yakni sektor perkebunan.

Keberadaan hutan tanaman industri diperkirakan akan menurunkan emisi GRK, tapi di sisi lain ada juga ancaman justru menurunkan capaian jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Untuk itu, pemerintahan telah meminta perusahaan-perusahaan perkebunan untuk fokus pada pemberdayaan rakyat, karena kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir 99 persen disebabkan faktor sosial ekonomi.