Mendagri lapor Presiden Pilkada serentak aman

id mendagri, Tjahjo Kumolo

Mendagri lapor Presiden Pilkada serentak aman

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo (Antara Foto)

Jakarta (Antarasumsel.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2017 di seluruh Indonesia yang berlangsung tertib dan aman.

"Kami melaporkan pilkada di semua daerah berlangsung tertib, aman," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan secara keseluruhan tingkat partisipasi pemilih juga cukup bagus, yaitu di atas 65 persen.

"Masih ada satu daerah di Sangihe Talaut yang terganggu karena faktor alam, tapi secara keseluruhan aman, tertib. Itu yang kami laporkan ke Presiden," katanya.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto juga mengatakan secara keseluruhan situasi keamanan pada hari pemungutan suara Pilkada Serentak di 101 wilayah di Indonesia berjalan dalam suasana yang kondusif.

"Sampai saat ini situasi kamtibmas di seluruh Indonesia, khususnya yang melaksanakan Pilkada Serentak kondisinya kondusif, aman," kata Brigjen Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/2).

Meski demikian, pihaknya menyebutkan sedikitnya ada 17 lokasi pemungutan suara yang mengalami masalah logistik atau administrasi. Umumnya kasus-kasus tersebut terjadi akibat tidak diizinkannya pemilih yang akan memilih hanya dengan menggunakan KTP.

"Jadi ada yang punya KTP ingin mencoblos di TPS yang tidak terdaftar di DPT tapi memaksakan diri," katanya.

Selain itu, juga terdapat kasus tertukarnya surat suara.

"Ada yang begitu kotak suaranya dibuka, kosong. Ternyata surat suaranya ada di TPS sebelah," katanya.

Sementara terjadi penundaan pemungutan suara di dua Pulau di Sulawesi Utara karena pengiriman kotak suara yang terhambat.

"Ada sembilan TPS di Sangihe dan Talaud (Sulawesi Utara) yang belum bisa melaksanakan pencoblosan karena pengiriman kotak suara terhambat. Besok pagi baru akan digelar pemungutan suara," katanya.

Kemudian di Halmahera Tengah, Maluku Utara sempat terjadi keributan antara pendukung paslon tertentu dengan warga yang tidak terdaftar di TPS tersebut karena mereka memaksa untuk dapat mencoblos.

"Warga yang KTP-nya bukan di TPS itu tetap memaksakan untuk mencoblos di situ. Akhirnya dibantu oleh KPPS dan polisi," katanya.

Selain itu, di Dusun Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah terjadi razia yang dilakukan salah satu pasangan calon setempat.

Lalu di Pulau Morotai, Maluku Utara terdapat protes yang dilakukan warga yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih. "Setelah koordinasi dengan penyelenggara untuk didata ulang, bisa ditangani dengan baik," katanya.

Kendati demikian, sejumlah kasus yang terjadi mampu ditangani dengan baik oleh petugas KKPS dan aparat keamanan.