200 peserta hadiri Indonesia dialogue WEF

Jakarta (Antarasumsel.com) - Sebanyak 200 peserta yang terdiri atas CEO, pimpinan perusahaan maupun pejabat tinggi pemerintah antusias mengikuti acara Indonesia Dialogue yang digelar dalam rangkaian pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) 2017 di Davos, Swiss.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, Indonesia Dialogue merupakan acara yang digelar atas kerja sama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian Perdagangan pada Rabu (18/1).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia dan Menteri Kerja Sama Internasional Mesir.

Gelaran WEF 2017 tahun ini mengangkat tema "Responsive and Responsible Leadership". Maka, untuk menyelaraskan tema tersebut, Indonesia berinisiatif untuk mengangkat tema "The Business Implication of Jokowi's Mindset Revolution" dalam acara rutin Indonesia Night.

Dua kegiatan utama dalam acara Indonesia Night yaitu diskusi panel Indonesia Dialogue dan kegiatan jejaring.

Ajang Indonesia Night dibuka oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dengan panelis antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Anthony Fernandes (CEO Air Asia), Kartika Wirjoatmodjo (CEO Bank Mandiri) dan John Riady (Executive Director Lippo Group). Ada pun Kepala BKPM Thomas Lembong didaulat menjadi moderator dalam forum tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membuka Indonesia Dialogue dengan menyampaikan visi besar dalam revolusi mental Pemerintahan Jowowi melalui beberapa hal antara lain pentingnya Indonesia yang berdaya saing melalui integrasi dengan perekonomian global (Global Value Chain).

"Ini dilakukan melalui paket-paket kebijakan ekonomi seperti perbaikan sektor infrastruktur, penyederhanaan perijinan usaha, pengurangan biaya usaha sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih menarik dan diharapkan setidaknya dapat mencapai target peringkat 40 dalam peringkat kemudahan usaha dari Bank Dunia," katanya.

Sementara Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto selaku panelis pertama menyampaikan gagasan revolusi mental Pemerintahan Jokowi yang salah satunya mengedepankan pendidikan sebagai salah satu perhatian utama termasuk di dalamnya pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mendukung industrialisasi 4.0 di Indonesia dengan target 1 juta tenaga kerja terlatih pada tahun 2019.

"Untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan dunia usaha, baik dari dalam dan luar negeri," ujarnya.

CEO Air Asia Group Anthony Fernandes menambahkan tentang pentingnya kepemimpinan untuk bisnis di masa yang akan datang.

"Presiden Jokowi dianggap memiliki pendekatan yang berbeda dan dapat memahami kebutuhan dunia usaha secara tepat, sehingga dukungan yang diberikan dapat memberikan ruang bagi dunia usaha untuk lebih berkembang," jelasnya.

Sedangkan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menggarisbawahi dukungan pemerintahan Jokowi bagi keterlibatan dunia usaha, termasuk di dalamnya sektor perbankan dalam pembangunan.

Sebagai contoh adalah partisipasi dunia usaha bersama Pemerintah dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, bandara dan pelabuhan.

"Sektor kelistrikan diprediksi menjadi sektor utama yang banyak dibutuhkan Indonesia. Ini menciptakan peluang yang baik bagi dunia usaha dan perbankan. Selain itu, pemerintah dinilai memiliki perhatian bagi penanggulangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan," imbuhnya.

Executive Director Lippo Group John Riady membandingkan terpilihnya pemerintahan Presiden Jokowi dan apa yang terjadi di Amerika Serikat di mana pemerintahan saat ini terpilih karena masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan perubahan yang fundamental pada berbagai aspek.

"Hal ini menciptakan tantangan bagi pemerintahan Jokowi dan peluang tersendiri untuk perbaikan kondisi perekonomian, terutama dengan adanya dukungan dari sebagian anggota kabinet pemerintahannya yang berlatar belakang dunia usaha," ungkap John.

Dalam sesi tanya jawab, beberapa pengusaha yang telah mengembangkan bisnisnya di Indonesia sejak lama menyatakan apresiasinya pada pemerintah dan meminta dukungan bagi pengembangan bisnis selanjutnya yang diyakini memiliki peluang besar di Indonesia.

Skema kerja sama pemerintah-swasta atau Public-Private Partnership (PPP) di sektor infrastruktur termasuk infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu peluang tersebut.

Selain itu, integrasi ASEAN ke depannya menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah dan dunia usaha baik dalam dan luar negeri.