Menko perekonomian luruskan pernyataan kenaikan PNBP

id Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Penerimaan Negara Bukan Pajak, meluruskan pemberitaan

Menko perekonomian luruskan pernyataan kenaikan PNBP

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Surabaya (Antarasumsel.com) - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meluruskan pernyataannya yang dikutip sejumlah media terkait komentar Presiden Joko Widodo mengenai kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di sela jumpa pers di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, Darmin mengatakan banyak media menulis bahwa dirinya mengatakan Presiden Joko Widodo keberatan dengan kenaikan PNBP yang besarannya mencapai tiga kali lipat karena sangat memberatkan rakyat.

"Saya merasa perlu meluruskan pemberitaan ini," ucap Darmin.

Ia mengatakan pernyataannya itu ditafsirkan dan dikembangkan dengan sangat berlebihan oleh wartawan yang mewawancarainya.

"Memang saya dimintai komentar oleh wartawan terkait kenaikan PNBP tapi saya sudah menolak untuk berkomentar," katanya.

Ia memberikan gambaran ketika itu dirinya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, ditanyai wartawan pada hari pertama pemerintah mengumumkan akan ada kenaikan PNBP.

Kebetulan pada hari yang sama Presiden Joko Widodo baru saja menggelar Sidang Kabinet yang dihadiri para menteri di Istana Bogor.

Setelah menolak berkomentar, lanjut Darwin, kemudian wartawan ini bertanya, apakah Presiden Joko Widodo pernah berpesan tentang kenaikan PNBP.

"Nah, kalau soal pesanp Presiden yang ditanyakan ini, saya jawab memang pernah ada, yaitu Presiden berpesan agar kenaikannya tidak terlalu tinggi yang membebani rakyat," ujarnya.

Namun, menurut dia, pesan yang disampaikannya kepada wartawan itu, disampaikan Presiden jauh hari sebelum PNBP ditetapkan naik. Maksudnya, bukan pesan yang disampaikan Presiden pada waktu Sidang Kabinet di Istana Bogor.

"Jadi waktu itu saya hanya menjelaskan secara umum bagaimana Presiden memberi pengerahan terkait kenaikan PNBP, yaitu beliau berpesan kalau tarif menyangkut rakyat banyak janganlah dinaikkan tinggi-tinggi," tuturnya.

"Tapi ditafsirkan lain oleh wartawan, yaitu diberitakan Presiden menyatakan itu di Istana Bogor, dikembangkan seolah Presiden mengomentari lagi kenapa naik," ungkapnya.

Karenanya, ia merasa perlu meluruskan pemberitaan ini. Darwin menambahkan pada saat itu dirinya menolak berkomentar terkait kenaikan PNBP karena belum tahu kenaikannya berapa.

"Sampai sekarang pun saya juga tidak mau berkomentar soal kenaikan PNBP. Saya hanya ingin meluruskan pemberitaan terkait pernyataan saya soal komentar Pak Presiden itu," tegasnya.