Tim reformasi pajak dinilai langkah awal BPP

Jakarta (Antarasumsel.com) -  Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk Menteri Keuangan Sri Mulyani  sebagai langkah awal pembentukan Badan Penerimaan Pajak.

"Tim Reformasi Perpajakan salah satu tugasnya adalah menyiapkan turunan dari konsep BPP (Badan Penerimaan Pajak)," kata Yustinus Prastowo di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pembentukan Tim Reformasi Perpajakan dan rencana pembentukan Badan Penerimaan Pajak merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Presiden Joko Widodo yakni Nawa Cita.

Saat ini, kata dia, DPR RI sedang membahas RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang di dalamnya mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang menangani penerimaan negara.

Lembaga tersebut diestimasikan sebuah badan independen di luar Kementerian Keuangan, yakni  Badan Penerimaan Perpajakan (BPP).

"BPP ini berbeda dengan Ditjen Perpajakan dan Ditjen Bea Dan Cukai yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan," katanya.

Menurut Yustinus, Tim Reformasi Perpajakan sebenarnya lebih menyiapkan payung hukum dan penjabaran dari rencana pembentukan BPP.

Pembentukan BPP, lanjutnya,  merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam Nawa Cita, sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak dalam posisi menerima atau menolak rencana pembentukan badan tersebut.

"Dalam penafsiran saya, Menteri Keungan tidak dalam posisi bersikap ya atau tdak adalam pembentukan BPP," katan Tim Observer di Tim Reformasi Perpajakan tersebut.

Menurut dia, dalam konteks tersebut Menteri Keuangan butuh informasi dan analisis lebih banyak, sehingga dia dapat menimbang "cost and benefit" yang ideal.

Sebelumnya, saat membuka Kick Off Tim Reformasi Pajak di Kementerian Keuangan, Menkeu Sri Mulyani menyebut Tim Reformasi Pajak bertujuan untuk menyiapkan seluruh elemen terkait rencana pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP).