Berau (Antarasumsel.com) - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan Pancasila harus menjadi pegangan dan dipedomani oleh seluruh pejabat penyelenggara negara sehingga semua keputusannya selalu berdasarkan Pancasila.
"Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipegang seluruh pejabat penyelenggara negara. Pejabat harus Pancasilais," kata Mahyudin ketika menyampaikan materi sosialisasi empat pilar MPR RI di hadapan para pemuda di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Jumat (9/12) malam.
Menurut Mahyudin, penyelenggara negara yang Pancasilais maka semua keputusan dan kebijakannya akan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Pancasila, kata dia, memiliki lima sila yang bermakna, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang telah terbukti menjadi perekat bagi bangsa Indonesia yang heterogen.
Mahyudin meyakini jika penyelenggara negara memegang teguh Pancasila, maka tidak ada kesenjangan sosial di tengah bangsa Indonesia.
"Pancasila ditetapkan para pendiri negara sebagai ideologi seharusnya terus menjadi pegangan dan dipedomani. Apalagi, saat ini dimana persaingan antar bangsa sangat ketat," katanya.
Menurut dia, penetrasi budaya asing ke Indonesia sangat kuat dan mempengaruhi kearifan lokal dan perilaku bangsa Indonesia.
Saat ini, katanya, nilai-nilai Pancasila semakin tergerus dalam diri bangsa Indonesia.
"Karena itu, MPR RI diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan sosialisasi Empat Pilar," katanya.
Empat pilar MPR RI meliputi, Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Berita Terkait
"Two in One" pariwisata sekaligus lindungi ekologi
Kamis, 14 Maret 2024 8:30 Wib
Meteri Andi Amran pastikan tambahan pupuk sudah disetujui saat Raker dengan DPR
Rabu, 13 Maret 2024 15:07 Wib
Kang Dedi Mulyadi berpeluang jadi caleg DPR RI peraih suara tertinggi
Kamis, 7 Maret 2024 7:46 Wib
KPK cegah tujuh orang ke luar negeri terkait korupsi rumah jabatan DPR
Selasa, 5 Maret 2024 16:16 Wib
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu 2024
Sabtu, 24 Februari 2024 11:32 Wib
Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Selasa, 6 Februari 2024 13:02 Wib
Polisi turunkan dua ribu lebih personel untuk Aksi Bersama Desa
Selasa, 6 Februari 2024 10:39 Wib
Jokowi tegaskan anggaran bansos dari APBN telah disetujui DPR
Jumat, 2 Februari 2024 11:56 Wib