Partai Hanura Sumsel siapkan verifikasi anggota secara online

Palembang (ANTARA Sumsel) - Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Sumatera Selatan menyiapkan program verifikasi anggota partai menggunakan teknologi informasi atau secara "online" sebagai langkah pembenahan internal dan menghadapi verifikasi faktual KPU.
Untuk menerapkan program pendataan anggota secara "online" itu secara bertahap dilakukan pelatihan IT Kartu Tanda Anggota (KTA) secara "online" yang diawali kegiatan itu di Kota Palembang, kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD Hanura) Sumatera Selatan, Mularis Djahri, seusai acara pembukaan pelatihan, di Palembang, Selasa.
Dia menjelaskan, pihaknya berupaya memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mewujudkan kebesaran partai dan menjadikan Hanura sebagai partai politik yang modern, demokrasi, mandiri, dan terbuka.
Dengan program secara "online", proses pendataan anggota dapat dilakukan dari mana saja dan bisa diketahui masyarakat secara terbuka siapa saja yang tercatat sebagai anggota.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui program kerja partai yang terkait dengan kepentingan rakyat dan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga bisa meraih banyak simpati masyarakat mendukung mewujudkan program kerja tersebut, katanya.
Menurut dia, untuk mewujudkan program kerja tersebut, saat ini pihaknya terus melakukan pembenahan secara internal dan memperkuat infrastruktur partai hingga ke daerah pelosok.
Melalui upaya tersebut, selain dapat mewujudkan program kerja Partai Hanura Sumsel, diharapkan pula bisa menghadapi verifikasi KPU untuk menjadi peserta pemilu 2019 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.
Mengenai target yang akan dicapai dalam dua tahun ke depan yakni pada 2018 berupaya memenangkan pilkada serentak seperti pemilihan wali kota Palembang dan pemilihan delapan kepala daerah lainnya termasuk pemilihan gubernur Sumsel.
Sedangkan target pada Pemilu 2019, Partai Hanura menargetkan penambahan jumlah kursi tingkat DPR RI daerah pemilihan Sumsel dari satu menjadi empat kursi, DPRD Provinsi dari tiga menjadi 10 kursi, dan 75 kursi untuk DPRD tingkat kabupaten/kota seprovinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu, kata Mularis.