Palembang (Antarasumsel.com) - Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan disarankan agar secepatnya mencari solusi untuk membayar gaji honorer SMA/SMK mengingat menyangkut kelangsungan hidup mereka.
Juru bicara Komisi V DPRD Sumatera Selatan, Askweni menyampaikan hal itu terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 di Palembang, Sabtu.
Menurut dia, dengan lahirnya UU Nomor 23 tahun 2014 mengenai beralihnya pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi salah satunya adalah menyangkut permasalahan gaji pegawai dan honorer.
Khusus permasalahan belum bisa dialokasikan anggaran untuk gaji honorer yang mempunyai SK bupati dan wali kota (K2) dikarenakan belum adanya dasar hukum yang pasti, karena itu disarankan ke Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel dapat secepatnya mencari solusi yang sangat baik mengingat menyangkut kelangsungan hidup mereka, katanya.
Sementara mengenai anggaran Dinas Pendidikan Sumsel tahun 2017, ia mengatakan, pada tahun anggaran 2017 dinas itu mendapatkan alokasi anggaran Rp1,04 triliun.
Anggaran itu terdiri atas untuk belanja tidak langsung Rp558,59 miliar dan belanja langsung Rp484,53 miliar, ujarnya.
Ia menyatakan, belanja tidak langsung terdapat kenaikan sangat signifikan selama ini digunakan untuk pembiayaan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dinas dan UPTD yang berjumlah 668 orang pegawai.
Sejak berlakunya UU 23 tahun 2014 yaitu pindahnya pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, maka jumlah tenaga kependidikan SMA/SMK beralih ke provinsi sebanyak 9.507 orang, katanya.
Diknas agar cari solusi gaji Guru honorer SMA
Guru. (ANTARA FOTO)
