Bengkulu (Antarasumsel.com) - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dedi Ermansyah menilai pengawasan terhadap distribusi elpiji bersubsidi masih lemah sehingga penerima elpiji tersebut belum tepat sasaran.
Dedi Ermansyah di Bengkulu, Sabtu, mengatakan tidak hanya belum tepat sasaran, akibat lemahnya pengawasan peredaran elpiji bersubsidi juga membawa sejumlah dampak negatif lain.
"Yang pertama, yakni banyak penggunanya bukan masyarakat miskin, tetapi mereka yang kesejahteraannya cukup baik, atau bisa kita kategorikan orang kaya," kata dia.
Penyalahgunaan lain yakni elpiji dengan ukuran 3 kg tersebut juga banyak digunakan oleh pengusaha kuliner maupun rumah makan yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi.
"Bahkan mereka tidak satu atau dua tabung, satu pengusaha bisa melebihi lima tabung, dan intensitas penggunaan mereka sangat tinggi," kata dia.
Sehingga, tidak bisa disalahkan fenomena akhir-akhir ini, sudah tiga minggu terakhir masyarakat Bengkulu kesulitan mendapatkan isi ulang epiji 3 kg.
"Selain itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa isi dari tabung tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sampai 3 kg," katanya.
Diduga ada tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh oknum yang memanfaaatkan situasi demi mendapatkan keuntungan, yakni dengan mengurangi isi ulang elpiji yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan gas melon.
"Saya tidak tahu di mana dikurangi, apakah di stasiun, distributor atau tingkat pengecer, ini perlu ditelusuri," ujarnya.
Oleh sebab itu, menurut dia pemerintah daerah melalui pihak terkait dapat mengawasi secara ketat distribusi elpiji bersubsidi.
