Jakarta,(ANTARA Sumsel) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penguatan fundamental ekonomi lebih penting untuk dilakukan daripada mengkhawatirkan dampak dari pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.
"Lebih baik kita urusi pondasi ekonomi agar sehat dan kuat, sehingga apapun yang terjadi di negara lain, kalau ada pengaruhnya, tidak sampai mengganggu kita," kata Darmin di Jakarta, Kamis malam.
Darmin menjelaskan bentuk penguatan fundamental ekonomi tersebut adalah dengan melakukan kombinasi kebijakan dalam hal penyiapan infrastruktur, deregulasi, sumber daya manusia, fiskal serta pembenahan sektor tertentu.
Namun, Darmin menyakini Presiden AS terpilih Donald Trump tidak sepenuhnya merealisasikan janji politik yang diucapkan pada masa kampanye karena bisa menjatuhkan citra AS di dunia internasional.
"Kampanye kadang bertentangan pelaksanaannya antara satu sama lain, misalnya mengatakan bahwa mau proteksionisme, tapi di lain pihak AS ingin jadi negara yang dihormati kembali, itu tidak sejalan," katanya.
Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan retorika politik yang diutarakan Presiden AS terpilih Donald Trump bisa mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
"Retorika politik dari presiden terpilih berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia terutama kebijakan perdagangan internasional," kata Sri Mulyani.
Menurut dia, retorika politik Trump terkait kebijakan proteksionisme akan mempengaruhi hubungan dagang antara AS dengan Tiongkok. Situasi itu secara tidak langsung berpengaruh ke Indonesia, yang mitra dagang utamanya adalah Tiongkok.
"Suka tidak suka, AS adalah pangsa pasar terbesar ekonomi dunia. Perdagangan dan investasi AS dengan Tiongkok bisa mempengaruhi keseluruhan dunia, termasuk Indonesia. Ini kami pantau pengaruh langsung dan tidak langsungnya," katanya.
Selain itu, perkembangan terkini juga bisa membuat The Fed (Bank Sentral AS) kembali mempertimbangkan ulang untuk menyesuaikan suku bunga acuan, yang pada proyeksi awal sebelum pemilihan presiden AS, dilakukan sekali pada Desember 2016.
"Kami akan pantau dan membuat 'policy' agar Indonesia tidak rawan dalam situasi perkembangan pasar di AS yang berimbas kepada pasar di Asia maupun Eropa," ujar Sri Mulyani.
