Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan lembaga yang berhak mencari dokumen kematian aktivis Hak Asasi Manusia, Munir, adalah Kejaksaan Agung.
"Kesepakatan pemerintah, yang mencari adalah dari Kejaksaan Agung. Yang diberi tugas adalah Kejaksaan Agung," kata Jenderal Tito, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, menurutnya, pihaknya akan menunggu proses pencarian dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) terkait kematian Munir yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
"Jadi kami tunggu saja hasilnya dari Kejagung dan rekomendasinya seperti apa," katanya.
Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Namun, pemerintahan Jokowi menyatakan istana tidak memiliki dokumen laporan TPF tersebut. Dokumen itu disebut sejumlah pihak hilang di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tetapi, kini SBY melalui mantan Mensesneg era kepemimpinannya yakni Sudi Silalahi telah menyerahkan salinan dokumen kepada pemerintahan Joko Widodo.
Berita Terkait
Kemenag minta masyarakat waspada modus penipuan berangkat haji tanpa antrean
Rabu, 24 April 2024 11:56 Wib
Prabowo resmi sandang jenderal bintang empat kehormatan
Rabu, 28 Februari 2024 15:50 Wib
Kepala Polri: TNI-Polri siap tindaklanjuti arahan presiden
Rabu, 28 Februari 2024 10:57 Wib
Prabowo dijadwalkan terima kenaikan pangkat kehormatan dari Jokowi
Selasa, 27 Februari 2024 16:26 Wib
Kasad: Pilot Susi Air yang disandera OPM kondisinya sehat
Senin, 5 Februari 2024 15:09 Wib
Maruli sarankan Megawati lapor jika ada intimidasi TNI kepada rakyat
Senin, 5 Februari 2024 13:15 Wib
Ogan Komering Ulu terima DBH kelapa sawit 2023 Rp10 miliar
Kamis, 25 Januari 2024 20:47 Wib
KPK periksa Sekjen Kemenhub soal pengondisian temuan BPK
Senin, 22 Januari 2024 14:04 Wib