Anggota TNI tak netral akan dipecat

Kupang (ANTARA Sumsel) - Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang  Brigjen TNI Heri Wiranto akan memecat anggotanya yang terlibat langsung atau tidak netral saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2017.

"Beberapa waktu lalu saya dan Kapolda NTT bersama semua Danrem dan Kapolda se-Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah soal netralitas TNI serta Polri," katanya saat ditemui di Kupang, Rabu.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan sikap netralnya TNI dan Polri khususnya di wilayah NTT menjelang Pilkada serentak 2017 yang akan dilaksanakan oleh tiga Kabupaten/Kota di NTT yakni Kota Kupang, Flores Timur serta Kabupaten Lembata.

Dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana negara, Presiden meminta agar TNI dan Polri harus netral dan menjaga sistem demokrasi Indonesia yang saat ini telah dinilai dewasa.

Oleh karena itu, kenetralan berbagai pihak khususnya institusi pemerintahan harus dijaga sehingga demokrasi yang selama ini dijaga tetap berjalan dengan baik.

"Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo juga justru meminta kepada setiap anggota TNI untuk tidak terjebak dengan berbagai politik praktik dan tidak boleh terlibat atau berhubungan dengan salah satu pasangan calon," ujarnya.

Sebab, katanya, netralitas TNI menjadi taruhannya. Tugas TNI sendiri adalah bertugas untuk menjaga keamanan wilayah tempat bertugas. Jika masih ada yang terlibat maka masyarakat akan bingung dan tidak tahu akan berlindung kemana.

Ditemui secara terpisah, Kapolda NTT Brigjen Pol E Widyo Sunaryo juga mengatakan hal yang sama yang menegaskan akan memcat siapapun anggotanya yang tidak netral saat Pilkada serentak 2017.

"Kalau Presiden saja sudah meminta agar hal netralitas TNI Polri dalam pilkada maka hal ini akan menjadi konsen saya, jika ada yang terlibat akan diberikan hukum yang keras kalau perlu akan di pecat dari jabatannya," tuturnya.