Pemprov berupaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan

id kebakaran lahan, kebakaran, petugas bpbd sumsel, bpbd sumsel, pencegahan pembakaran hutan

Pemprov berupaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan

Helikopter Mi8-Mtv EY-224 milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan pemadaman kebakaran lahan dari udara (water boombing) di Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Sabtu (17/9). (ANTARA FOTO/Nova W

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mencegah dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan supaya kabut asap di daerah ini tidak terjadi seperti tahun 2015.

Pihaknya terus mengantisipasi supaya kebakaran hutan tidak terjadi seperti tahun sebelumnya, kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Mukti Sulaiman saat rapat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Kamis.

Menurut dia, dalam antisipasi kebakaran hutan dan lahan tersebut pihaknya bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

Gubernur berkerja sama dengan Danrem, Polda dan instansi terkait lainnya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, katanya.

Dia mengatakan, berkat kerja sama itu maka titik api di daerah ini jumlahnya menjadi berkurang.

Memang, lanjut dia, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan Satgas untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, seperti sosialisasi hingga ke tingkat desa dan membuat kanal.

Tidak hanya itu, Danrem O44 Garuda Dempo juga telah menemukan formula untuk mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan bila terjadi di daerah ini, kata dia.

Disamping itu, melakukan pemantauan melalui udara dalam pecegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel.

Oleh karena itu diharapkan semua pihak selalu bersinergi dan medukung penuh pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel.

Memang personel penanganan pecegahan itu cukup banyak tetapi tetap harus bersama-sama saling dukung, apalagi Sumsel akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018 sehingga harus mempersiapkan diri, tambah dia.

Rapat tersebut juga dihadiri utusan Kemenko Polhukam dan instansi terkait lainnya.