BPK minta pemerintah segera selesaikan masalah Tahura

id bpk, Taman Hutan Raya, lahannya negara dipakai pihak swasta, pemeriksaan BPK, publik milik pemerintah, perorangan/pribadi, desa adat

BPK minta pemerintah segera selesaikan masalah Tahura

Ilustrasi- Audit BPK . (skalanews.com)

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai Bali yang sebagian lahannya dipakai oleh sejumlah pihak yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Anggota IV BPK Rizal Djalil, Senin, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan lahan seluas 190 hektare (ha) di Tahura yang digunakan oleh pihak swasta, fasilitas publik milik pemerintah, perorangan/pribadi, dan juga desa adat.

Terkait dengan fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN, BPK meminta agar proses pinjam pakai diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk kawasan Tahura yang digunakan oleh pihak swasta, perorangan, dan desa adat, untuk dikembalikan sesuai dengan fungsinya.

"Kalau soal desa adat dan fasilitas publik itu kita pahamlah. Yang jadi perhatian khusus itu kan perorangan yang menggunakan lahan Tahura untuk kepentingan pribadi," kata Anggota IV BPK Rizal Djalil usai rapat koordinasi BPK dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Badung, di Jakarta, Senin.

Dari sekitar 190 ha lahan di Tahura yang tidak sesuai pemanfaatannya, seluar 0,08 ha digunakan oleh dua perusahaan swaasta untuk kegiatan non kehutanan, yakni untuk akses jalan dan kantor.

Sementara itu, seluas 187,58 ha digunakan oleh 14 kementerian/dinas/BUMN. Sedangkan 14,57 ha dipakai oleh 16 orang pribadi, dan sisanya 17,68 ha dipakai oleh desa adat.

BPK meminta supaya dilakukan koordinasi baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah Tahura tersebut.

"Kita hanya berikan potret kepada pemerintah. BPK juga siap memfasilitasi penyelesaian masalah Tahura ini. Kalau bisa selesai lebih cepat lebih bagus," ujar Rizal.