Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan negara hingga Agustus sebesar 46,1 persen dari target APBN-P 2016 senilai Rp1.786,2 triliun.
"Sampai akhir tahun perkiraan pada sidang kabinet sebelumnya ada penerimaan sebesar Rp219 triliun yang lebih rendah dari APBN-P 2016. Ini masih sama, kami tidak memperkirakan perubahan dari outlook realisasi akhir tahun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas membahas perkembangan APBN 2016 dan RAPBN 2017 di Kantot Presiden Jakarta, Jumat.
Dalam APBN-P 2016 menyebutkan bahwa Pendapatan Negara Rp1.786,2 triliun, dimana penerimaan perpajakan Rp1.539,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp245,1 triliun dan penerimaan hibah Rp2 triliun.
Menkeu mengungkapkan dalam Ratas presiden mendengar laporan pelaksaanan APBN-P 2016 dan juga kami melaporkan progres pembasahan RAPBN 2017.
"Tentu kita akan melihat terus perkembangan yang terjadi di seluruh kanwil perpajakan dalam mencapai target penerimaan negara. Baik dari maupun tax amnesty dan perpajakan lainnya, termasuk bea cukai dan PNBP," jelasnya.
Dari sisi penerimaan yang harus diperhatikan sangat teliti adalah penerimaan bulan ini dan tiga bulan ke depan, kata Mulyani, pihaknya akan menentukan kemampuan membelanjai seluruh pengeluaran yang menjadi komitmen pemeritah.
"Ada risiko dari 'cost revcovery' penerimaan sumber daya alam migas, dimana sampai juli realisasi 'cost recovery' mencapai 6,5 miliar dolar AS, di APBN-P 2016 hanya dianggarkan 8 miliar dolar AS," kata Mulyani.
Menkeu memperkirakan akan melebihi sehingga akan memberikkan tambahan pengeluaran yang akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber ddaya aalam.
"Ini yang perlu kita tambahkan dari sisi kemungkinan risiko APBN-P 2016," ungkap Menkeu.
Dengan kondisi ini, katanya, presiden menginstruksikan agar terus melaksanakan pengurangan balanja, seperti yang telah disampaikan Rp64,7 triliun untuk berbagai kementerian/lembaga.
Mulyani untuk berita baiknya, yaitu bahwa belanja negara mengalami percepatan, banyak kementerian/lembaga yang cukup cepat melakukan penyerapan anggaran pada awal tahun karena perencaan makin baik.
"Ada percepatan belanja, utamanya untuk infrastruktur. Kami perkirakan pada akhir tahun penyerapan belanja akan lebih tinggi dari rata-rata setiap tahunnya yakni mencapai 97,1 persen. Ini tentu saja merupakan berita baik karena pemerintah semakin baik dalam merencanakan dan mengeksekusi," katanya.
Penghematan belanja untuk transfer ke daerah, kata Mulyani, akan melakukan bersama kementerian Dalam Negeri memantau masing-masing daerah agar pihaknya meyakinkan pengendalian dan penundaan DAU dan DBH tidak akan menggangu kegiatan di Pemda yang terkena kebijakan ini.
"Kita juga akan terus mengupayakan apbaila terdapat kemampuan untuk melakukan pembayaran dari penundaan DAU ini pada Desember, terutama untuk daerah yang saat ini merasakan penundaan DAU ini sangat menekan APBD-nya," jelasnya.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus melihat kemungkinan melakukan pembayaran untuk daerah pada Desember apabila memang penerimaan negara memungkinkan.
RAPBN 2017
Untuk RAPBN 2017, kata Mulyani, pembahasan dari asumsi makro akan berlanjut dan ada sedikit revisi dari pertumbuhan ekonomi dari 5,3 persen ke 5,1 persen.
"Kita harus berusaha keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak harus menggunakan instrumen APBN. Akan sangat tergantung dari berbapagai paket kebijakan," katanya.
Mulyani mengatakan pemerintah juga melihat bahwa lifting minyak akan lebih tinggi dari 780 ribu barel menjadi 815 ribu barel per hari.
Sedangkan asumsi makro lain masih tetap sama, yakni inflasi 4 persen, suku bunga utang negara (SBN) 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar AS, dan harga minyak mentah 45 dolar AS per barel, lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
"Itu yang sudah dilaporkan kepada bapak presiden dan 2017 akan menampung berbagai kegiatan di kementerian agar dengan adanya pengurangan anggaran tahun ini mengistruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk melihat anggaran lebeih teliti, kalau ada program prioritas mereka bisa melakukan peluncuran ke 2017," katanya.
Mulyani mengatakan kegiatan tetap dilakukan atau diluncurkan ke 2017 sehingga bisa melakukan manajemen beban terhadap kewajiban pembayaran.
Menkeu: penerimaan negara capai 46,1 persen
Menkeu Sri Mulyani (FOTO ANTARA)
...Dalam APBN-P 2016 menyebutkan bahwa Pendapatan Negara Rp1.786,2 triliun, dimana penerimaan perpajakan Rp1.539,2 triliun, PNBP Rp245,1 triliun dan penerimaan hibah Rp2 triliun...
