PDAM Baturaja dapat dana Rp4,2 Miliar

id PDAM, air, oku, dana hibah, apbd, Bupati, Kuryana Azis, anggaran

PDAM Baturaja dapat dana Rp4,2 Miliar

Instalasi pengelolaan air PDAM Tirta Musi (Foto Antarasumsel.com/13/Nila Fuadi/Aw)

Baturaja (ANTARA Sumsel) - Perusahaan Daerah Air Minum Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp4,2 miliar pada 2016.

Dana tersebut merupakan penyertaan modal Pemkab OKU ke PDAM yang bersumber dari hibah pemerintah pusat dan APBD Perubahan OKU 2016, kata Bupati Kuryana Azis di Baturaja, Jumat.

Anggaran yang diminta untuk penyertaan modal perusahaan penyuplai air bersih itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp3,1 miliar bersumber dari dana hibah pemerintah pusat, dalam rangka penyelesaian utang PDAM kepada pemerintah pusat secara nonkas.

Selain itu, juga dianggarkan sebesar Rp750 juta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dalam rangka penyusunan "master plan" dan rencana bisnis pengembangan peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat dalam Kabupaten OKU.

Pada paripurna DPRD itu, bupati menjelaskan bahwa tujuan penyertaan modal Pemkab OKU pada PDAM tersebut dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan perusahaan serta penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerimaan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah.

Selain itu meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kebutuhan air minum masyarakat," katanya.

Sementara, anggota DPRD OKU dari Komisi I, Yudi Purna Nugraha menyatakan pihaknya akan membentuk pansus mengenai raperda penyertaan modal pada PDAM tersebut.

Menurut dia, DPRD tidak dalam kapasitas menyetujui atau menolak, karena raperda penyertaan modal tersebut sudah masuk dalam prolegda.

"Raperda itu masuk dalam prolegda. Jadi saat ini saya kira tidak masalah, karena sifatnya penyelesaian utang. Tapi kalau ke depan masih ada penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD untuk hal di luar itu, kami kira kurang pas karena ke depan PDAM harus bisa mandiri," katanya.