Pemprov Sumsel gali sumber pendapatan lebih luas

id alex noerdin, pemprov sumsel, pendapatan daerah, pembebasan pokok pajak, pembayaran pkb, pembayaran bbnkb, samsat, Standar Operasional Pelayanan, SOP

Pemprov Sumsel gali sumber pendapatan lebih luas

Provinsi Sumsel.(FOTO ANTARA)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan langkah-langkah untuk menggali sumber pendapatan yang lebih luas dalam meningkatkan pendapatan daerah setempat.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyampaikan hal itu pada rapat paripurna menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Demokrat tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Pemprov untuk menggali sumber pendapatan lebih luas di Palembang, Selasa.

Menurut dia, langkah yang dilakukan Pemprov Sumsel dengan pembebasan pokok pajak dan sanksi berupa denda dan bunga terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) kedua, untuk kendaraan bermotor bernomor polisi dalam dan luar provinsi, yang mendaftar dan mutasi ke Sumsel dan akan dilaksanakan mulai 1 September hingga 31 Desember 2016.

Kemudian, pihaknya juga menambah tempat pelayanan pembayaran PKB seperti samsat corner, samsat keliling, e-samsat, kios-K untuk mempermudah akses jangkauan wajib pajak, katanya.

Ia mengatakan, selanjutnya, memperbaiki Standar Operasional Pelayanan (SOP), dengan lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak terutama penerapan pelayanan pembayaran dalam jaringan (online) untuk seluruh kabupaten/kota se-Sumsel.

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi secara luas tentang manfaat atas ketepatan waktu dalam pembayaran pajak.

Kemudian mengintensifkan penagihan tunggakan pajak secara door to door yang bekerja sama dengan aparat setempat.

Selanjutnya, mengadakan razia rutin dan berkala yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, ujarnya.

"Kami sependapat atas imbauan agar anggaran belanja harus lebih logis dan rasional, lebih efesien dan efektif dalam penggunaan dengan mengacu pada skala prioritas dan memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi yang lebih berkeadilan dan berbasis ekonomi kerakyatan," katanya.