DPRD Sumsel akan temui Menkeu klarifikasi DBH

id dprd sumsel, ketua dprd sumsel, hm giri ramanda, dana bagi hasil, dbh migas, apbd sumsel

DPRD Sumsel akan temui Menkeu klarifikasi DBH

Ketua DPRD Sumatera Selatan HM Giri Ramanda N Kiemas (Foto Antarasumsel.com/Susilawati/15)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Badan Anggaran DPRD Sumatera Selatan dan tim anggaran pemerintah daerah akan menemui Menteri Keuangan untuk mengklarifikasi dana bagi hasil yang didapat oleh provinsi tersebut.

Ketua DPRD Sumatera Selatan HM Giri Ramanda N Kiemas menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai keputusan pemerintah pusat yang akan memangkas transfer dana bagi hasil ke daerah, di Palembang, Kamis.

Menurut dia, ini yang menjadi kekhawatiran DPRD Sumsel, karena ternyata semalam hasil rapat Kementerian Keuangan akan memangkas transfer dana bagi hasil ke daerah.

"Inilah yang harus kami klarifikasi kembali, karena Sumsel berharap jangan sampai ada sedikit pun yang terpotong. Besok kita berangkat ke Kementerian Keuangan," katanya.

Ia mengatakan, Sumsel akan mengadakan perhelatan Asian Games tahun 2018 nanti, karena itu diharapkan jangan sampai ada yang dipangkas, baik itu dari dana bagi hasil maupun dana piutang yang belum dibayar pusat.

Dana yang belum dibayar itu diharapkan segera dibayarkan, karena akan membantu kelancaran program-progam yang ada selama ini, ujarnya.

Ia mengatakan, kalau piutang yang tercatat, sebesar Rp338 miliar yang belum dibayar pusat ke Pemprov Sumsel, inilah yang diupayakan agar pusat bisa membayarnya pada tahun ini.

Sementara, Sekda Pemprov Sumsel Mukti Sulaiman menuturkan, sebenarnya mereka sudah melakukan konsultasi terakhir ke Menteri Dalam Negeri.

Namun, dari Banggar DPRD Sumsel juga ingin mendengarkan langsung. "Jadi, besok, Jumat (5/8) memang mau berangkat ke Jakarta," tuturnya.

Ia menyatakan, yang dikonsultasikan itu dana bagi hasil dari pusat. Itukan sudah diungkapkan pihak kementerian, bahwa dana bagi hasil itu merupakan hak daerah dan DPRD perlu mendengarkan langsung.

Memang Menkeu akan mengurangi transfer dana bagi hasil ke daerah, tapi dalam melakukan pemangkasan itu ada skala prioritas yang harus didahulukan.

"Sumsel sendiri akan melaksanakan Asian Games dan kita sendiri diminta untuk membuat surat ke Kementerian Keuangan. Insya Allah tidak dipangkas," katanya.