BKPP Musirawas lakukan tes urine PNS berkelanjutan

Musirawas, 4/8 (Antara) - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, melakukan tes urine berkelanjutan bagi seluruh pegawai negeri sipil di wilayah itu, agar aparatur negara dijajaran Pemkab Musirawas betul-betul bebas narkoba.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Musirawas H Rudi Irawan Ishak, Kamis, mengatakan tes urine bagi pegawai negeri sipil (PNS) itu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, mengingat daerah itu selama ini terindikasi rawan peredaran narkoba.

Ia menyatakan perang terhadap narkoba dan menciptakan aparatur pemerintah bebas narkoba, dengan demikian dilakukan tes urine secara periodik yang diikuti seluruh instansi mulai dari bagian Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat Dewan (Sekwan), Inspektorat dan 33 Badan dan Dinas. Bahkan, Kecamatan dan KUPTD, mulai dari esselon II hingga V.

Terakhir tes urin itu dilakukan pekan lalu ditargetkan diikuti sekitar 215 PNS, namun hanya 38 orang yang tidak hadir karena berhalangan, bagi PNS yang belum mengikuti tes urine pekan lalu itu tetap akan dites pada pe riode kedepan.

Untuk tindaklanjut hasil dari tes urine itu akan dilakukan evaluasi, karena yang diutamakan pembinaan bukan penindakan, jika ada yang terindikasi narkoba akan dilakukan tes ulang.

Bila ada PNS tiga kali berturut-turut tidak mengikuti tes urin tersebut, maka pihaknya akan merekomendasikan ke badan narkotika nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan tes urine dan tes darah.

"Tes urine tersebut bukan dilakukan sekali saja, tapi berkesinambungan termasuk bagi pejabat yang akan dilantik untuk menduduki jabatan baru, jika terindikasi memakai narkoba maka pelantikan kita usulkan untuk ditunda," jelasnya.

BKPP tidak memberikan toleransi bagi PNS memakai narkoba, dengan harapan aparatur pemerintah benar-benar bersih dari pengguna narkoba dan menjadi garda terdepan pemberantasan bersama narkoba, tidak hanya membersihkan dilingkungan kedinasan tetapi juga dilingkungan pemukiman sehari-hari.

"Kami ingin menciptakan semua pegawai dilingkungan Pemkab Musirawas bersih dari narkoba untuk mencapai tujuan itu, maka akan kita gelar tes urine secara berkala," jelasnya.

Sekretaris Badan narkotika Kabupaten (BNK) Musirawas Hendra Amoer menjelaskan agenda tes urine susulan itu dikhusukan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti tes urine tahap pertama dan kedua yang seluruhnya mencapai 215 orang.

Ia mengatakan hasil tes itu diserahkan ke BKPP selanjutnya ke Bupati Musirawas H Hendra Gunawan, sehingga tindak lanjutnya nanti tergantung progratif bupati, termasuk langkah tegas dan penindakan yang akan diberikan bagi pegawai yang positif sebagai pengguna narkoba.

"Kita akan berikan pelayanan optimal dan bersama-sama menciptakan aparatur pemerintah bebas narkoba, sehingga menjadi contoh di masyarakat belum menggunakan narkoba," ujarnya.

Bagi pegawai yang terindikasi menggunakan narkoba tentunya tidak efektif menjalankan pekerjaannya, karena narkoba memiliki efek yang panjang, dengan demikian langkah BKPP sangat tepat menciptakan aparatur pemerintah bebas narkoba.

"Kita mengharapkan bagi pegawai yang positif menggunakan narkoba dapat diberikan tindakan tegas, sehingga dapat memberikan efek jera tidak hanya bagi pengguna, juga terhadap pegawai lainnya," ujarnya.