Sumsel petakan lahan rawan terbakar

Palembang (ANTARA Sumsel) - Dinas Kehutanan Sumatera Selatan memetakan sebanyak 637.652 hektare lahan masuk kategori rawan kebakaran tingkat tinggi karena merupakan gambut berkedalaman di atas tiga meter.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Sigit Wibowo di Palembang, Sabtu, mengatakan, jumlah ini relatif tidak terlalu berbeda dengan jumlah lahan yang terbakar pada 2015, yakni sebanyak 736.563 hektare.

"Pemprov sudah memetakan dengan maksud menjadi skala prioritas dalam pencegahan," kata Sigit.

Ia mengemukakan, dari 637.652 hektare lahan gambut itu diputuskan tiga lokasi sebagai kawasan rawan kebakaran, yakni di kawasan Pantai Timur, Ogan Komering Ilir (OKI), perbatasan Banyuasin dan OKI dan sebelah Utara dari Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas total sekitar 1,4 juta hektare.

Kawasan ini diperkirakan kelompok gambut dalam yang apabila terbakar maka sangat sulit untuk dipadamkan karena api menjalar dibawah tanah dengan kecepatan tinggi.

"Ini semua berdasarkan analisis mendalam bahwa sejak 2007, selalu saja tiga lokasi ini sebagai daerah pemproduksi asal (kebakaran, red). Sehingga pada tahun ini sangat diharamkan sekali kebakaran terjadi di tiga lokasi ini," kata dia.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sudah menerbitkan status siaga darurat bencana asap lebih dini untuk mencegah peristiwa serupa tahun lalu terulang lagi.

Dalam penetapan status siaga darurat ini, pemprov bekerja sama dengan para pemangku kepentingan menyesosialisasikan ke masyarakat desa mengenai pencegahan karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Pali dan Muara Enim.

Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim Setda Sumsel Najib Asmani mengatakan, Pemprov Sumsel sudah membuat program prioritas pengendalian karhutla yakni masyarakat desa peduli api, pemantauan serta pengendalian dini "hotspot" dan kebakaran, evaluasi sarana prasarana dan SDM pemadaman kebakaran perusahaan.

"Selain itu, juga dilakukan restorasi gambut dengan mengembalikan gambut sesuai fungsinya," kata Najib.

Sumatera Selatan melakukan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi, TNI, Polri, Pemprov, BPBD, BMKG, Dishut, Disbun dan perusahaan dan asosiasi pengusaha hutan untuk mencegah karhutla 2016.

Daerah ini fokus pada upaya pencegahan setelah sempat menarik perhatian dunia pada saat peristiwa karhutla pada 2015 dengan terbakarnya 736.563 hektare lahan dan 74 persennya berada di dalam area konsesi perkebunan HTI.