Distamben Musirawas selesaikan perebutan pemasangan jaringan listrik

Musirawas (ANTARA Sumsel) - Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, sedang menyelesaikan perebutan pemasangan jaringan listrik antara antara oknum warga desa dengan pihak instalatir.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Musirawas Suhendi, Kamis mengatakan, perebutan pemasangan jaringan listrik desa itu terjadi di Desa Lubuk Pauh, Kecamatan Bulang Tengah Suku (BTS) Ulu setempat.

Pada 2016 pihaknya telah memprogramkan penyelesaian 20 titik sambungan listrik desa, baik lanjutan maupun pembangunan baru. Dari jumlah itu hanya di Desa Lubuk Pauh yang belum selesai akibat sengketa tersebut.

"Kita akan berupaya mediasi antara kepala desa dan instalatir agar bisa kerja sama dalam pemasangan listrik ke rumah-rumah penduduk setempat dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat setempat," katanya.

Keterlambatan penyelesaian pemasangan kabel itu diperkirakan tidak berimbas pada Silpa anggran 2016 karena proyek itu hingga saat ini belum diserahkan oleh rekanan kontraktor ke Pemkab Musirawas melalui Distemben.

"Saat ini kami bersama kontraktor masih berupaya agar permasalahan perebutan pemasangan Kwh dapat diselesaikan, sehingga secepatnya dapat dilakukan pengurusan standar layak operasi (SLO) agar dapat diserah terimakan," ujarnya.

Sekretaris Distamben Musirawas Krisna mengatakan hambatan warga Desa Lubuk Pauh untuk menikmati pelayanan listrik saat ini belum terwujud karena terkendala perebutan pemasangan KWH tersebut.

Mestinya masyarakat desa itu sudah menikmati listrik pada bulan puasa dan lebaran ini, namun akibat kendala tersebut terpaksa harus rela belum menikmati penerangan listrik meskipun pembangunan pembangkit tenaga gas sudah dibangun.

Akibat perebutan pemasangan jaringan antara oknum pemerintah desa setempat dengan pihak insetalatir untuk melakukan pemasangan Kwh kerumah warga itu, maka listrik di Desa Lubuk Pauh belum bisa dioperasikan.

"Kami sangat menyayangkan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menghambat proses pengoperasian listrik Lubuk Pauh tersebut dan tentunya sangat merugikan semua pihak,"jelasnya.

Ia mengimbau kepada oknum pemerintah desa dan pihak insetalatir agar dapat bersama-sama mencari solusi terbaik dalam penyelesaian itu, sehingga pengoperasian listrik Lubuk Pauh dapat diselesaikan dan warga menikmati pelayanan listrik seperti didesa lainnya, ujarnya.