Menuju era bansos nontunai

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, yang salah satu caranya adalah lewat bantuan sosial (bansos).
         
Untuk 2016, lebih dari Rp35 triliun dianggarkan untuk bansos, jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2015 yang mencapai Rp25 triliun lebih.
        
Namun selama ini bansos dinilai masih belum begitu dirasakan manfaatnya, tidak efektif dan terkadang tidak tepat sasaran. Hal itu disebabkan penyalurannya yang masih dilakukan secara tunai sehingga warga penerima bansos harus mengantri lama.
       
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, penyaluran bansos secara nontunai merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo.
       
Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, dalam penyaluran bantuan sosial selama ini masih banyak kendala antara lain penerima perlu waktu dan biaya karena jarak dan lokasi penerima susah dijangkau.
       
"Kalau kita bayar secara tunai akan makan waktu dan biaya. Juga ada stigma orang miskin itu kalau kita salurkan di kantor Pos ada ribuan orang antri seolah-olah kita negara miskin," ujar Agus.
       
Dia juga mencontohkan, untuk Program Indonesia Pintar (PIP), pelajar harus kehilangan waktu setengah hari untuk terima bantuan. Di samping itu penerimaan bansos secara tunai memicu perilaku konsumtif karena uang bantuan akan langsung habis dibelanjakan.
       
Dilihat dari sisi pemerintah, jika disalurkan secara tunai setiap tahun perlu lelang yang membutuhkan proses dan biaya. Dia menyebutkan, tahun lalu biaya untuk penyaluran bantuan menghabiskan Rp9.000-Rp11.000 untuk satu penerima.
        
Selain itu jika bantuan disalurkan tunai rawan terjadi kebocoran, juga tidak memenuhi azas tepat waktu dan tepat sasaran.
       
Menurut Agus, saat ini telah tersedia lebih dari 80.000 layanan keuangan di seluruh Indonesia sehingga penyaluran secara nontunai lewat Layanan Keuangan Digital (LKD) bisa direalisasikan.
   
        Satu kartu
    
Sedikitnya ada lima program bansos yang akan disalurkan secara nontunai setelah adanya nota kesepahaman pemerintah dengan Bank Indonesia.
        
Bansos tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau enam juta keluarga sangat miskin dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebanyak 18,3 juta keluarga serta beras sejahtera (rastra) bagi 15,5 juta keluarga. Ketiga program tersebut dibawah koordinator Kementerian Sosial.
        
Bantuan lain yaitu PIP yang menjangkau 19,2 juta anak sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bantuan desa sebanyak 74.752 desa dibawah Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
        
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan ke depan pemerintah mendorong penyaluran bansos dengan mengintegrasikan bantuan melalui satu kartu.
        
Lebih lanjut Puan mengatakan agar ke depan kartu-kartu penanda bantuan sosial yang disiapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat itu tidak menjadi beban karena banyaknya kartu.
        
Selama ini masing-masing bantuan sosial dari pemerintah memiliki kartu penanda tersendiri sehingga terlalu banyak kartu yang dimiliki oleh satu orang.
        
"Saya sudah lama berbicara dengan Gubernur BI bagaimana bila nantinya, kita harus sepakat, pada Januari 2017 semua kartu harus sudah mulai terintegrasi," kata Puan.
       
Lalu penggunaannya harus didukung sistem keuangan yang baik dengan satu sistem kombo dimana satu kartu bisa untuk mencairkan berbagai bantuan dan dapat terhubung dengan semua bank yang ada.
        
Puan mengingatkan bahwa bantuan sosial, sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat. Jadi bila bantuan hanya membebani masyarakat, tentu bukan dinamakan bantuan sosial.
        
Karena itu, menurut dia, banyak kendala yang harus diselesaikan secara sinergi antara lembaga keuangan dengan pemerintah terkait bantuan dan perlindungan sosial.
   
        Uji coba
   
Mensos Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk nontunai lewat Layanan Keuangan Digital (LKD) akan diuji coba pada 26 Juni 2016.
        
Dia menjelaskan, uji coba penyaluran bansos secara nontunai tersebut untuk Program Keluarga Harapan (PKH) maupun program subsidi pangan melalui beras sejahtera (rastra).
       
Lebih lanjut dia mengatakan uji coba juga akan dilaksanakan di 74 kabupaten dan kota termasuk di Banjarmasin dan Palembang.
        
"Agen-agennya sudah diidentifikasi. Jadi ada tiga bank yang sudah selesai di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan sudah MoU dengan Bank Indonesia," katanya.
        
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, sebagai tahap awal uji coba penyaluran bansos nontunai akan menyasar sebanyak 612.816 peserta PKH.
       
Selama ini bantuan PKH disalurkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia sehingga penerima bantuan harus lama antri. Untuk LKD Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan tiga bank yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri.
       
Harry mengatakan tahun depan target penyaluran bantuan melalui LKD akan diperluas sampai satu juta KSM.
       
Secara proporsional melihat kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan, selama ini masih ada daerah yang sulit dijangkau layanan perbankan untuk mendukung LKD.
       
"Secara proporsional dengan kondisi Indonesia bisa mencapai 35 persen saja atau sepertiga dari penerima PKH itu sudah sangat bagus," kata dia.
       
Sementara untuk daerah yang sulit dilayani perbankan, menurut dia masih tetap digunakan alternatif layanan keuangan tunai.
   
        Gemar menabung
   
Mensos Khofifah mengatakan penyaluran bantuan sosial dengan format nontunai mengajak warga untuk gemar menabung.
        
Bansos nontunai juga diharapkan dapat melahirkan kebiasaan menabung dalam masyarakat karena nantinya akan mengarah dalam bentuk tabungan.
        
Penerima bansos bisa saja tidak mengambil seluruh bantuannya, tapi mencairkan sesuai kebutuhan sehingga sisanya bisa ditabung.
        
Hal ini juga dalam upaya mendukung Nawacita bahwa 50 persen masyarakat Indonesia harus terlayani dengan layanan keuangan formal.
        
"Kami yakin perubahan penyaluran secara nontunai akan memenuhi azas tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas," tambah Gubernur BI Agus Martowardojo.